PADANGSIDIMPUAN – Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe masih belum juga melantik pejabat definitif yang terpilih.
Penundaan pelantikan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota tersebut.
Berdasarkan pengumuman resmi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padangsidimpuan pada Desember 2025, hasil seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kota Padangsidimpuan menyatakan Hamdan Sukri Siregar sebagai kandidat terpilih.Baca Juga:
Namun, meski sudah hampir dua bulan sejak pengumuman itu, pelantikan resmi Sekda yang baru belum juga dilakukan oleh Wali Kota Padangsidimpuan.
Sejumlah warga dan ASN menyampaikan kekhawatiran mereka terkait penundaan pelantikan ini.
Pardomuan Harahap, salah satu warga, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kelambanan pemerintah kota dalam menuntaskan proses ini.
"Wah, gawat! Kenapa sampai sekarang belum ada pelantikan untuk Sekda definitif? Padahal, hasilnya sudah diumumkan di laman BKD Kota Padangsidimpuan. Kami sebagai masyarakat dan ASN sangat berharap agar Wali Kota segera menetapkan Sekda definitif untuk menghindari ketidakpastian," kata Pardomuan kepada media, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, penundaan ini mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Saat ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda yang tidak dapat memberikan kepastian dalam kinerja birokrasi.
Khairul Siregar, seorang tokoh masyarakat lainnya, juga menyampaikan pendapatnya tentang penundaan pelantikan Sekda tersebut.
Menurut Khairul, sikap Wali Kota Padangsidimpuan yang menunda pelantikan menunjukkan adanya masalah yang lebih besar.
"Langkah yang diambil oleh Wali Kota Padangsidimpuan menunda pelantikan Sekda ini jelas mengabaikan hasil seleksi Pansel dan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujar Khairul.
TAPTENG Pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada 25 November 2025 lalu,
PENDIDIKAN
PEKANBARU Seorang oknum Bhayangkari di Pekanbaru, Riau, inisial CN (40), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan hingga milia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tid
NASIONAL
BATAM Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton melal
HUKUM DAN KRIMINAL
BIMA Pergantian pejabat di tubuh Polres Bima Kota kembali menarik perhatian publik. AKBP Catur Erwin Setiawan, yang ditunjuk sebagai Pel
SOSOK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kerja Polrestabes Medan dan jajaran dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Progres pembangunan 150 unit hunian tetap (Huntap) di atas lahan 7,5 hektare di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Andri Rahadian, melakukan ku
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Memasuki hari kedua bulan suci Ramadhan, suasana di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalung
EKONOMI
PURWAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob, Bri
HUKUM DAN KRIMINAL
