PADANGSIDIMPUAN – Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe masih belum juga melantik pejabat definitif yang terpilih.
Penundaan pelantikan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota tersebut.
Berdasarkan pengumuman resmi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padangsidimpuan pada Desember 2025, hasil seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kota Padangsidimpuan menyatakan Hamdan Sukri Siregar sebagai kandidat terpilih.Baca Juga:
Namun, meski sudah hampir dua bulan sejak pengumuman itu, pelantikan resmi Sekda yang baru belum juga dilakukan oleh Wali Kota Padangsidimpuan.
Sejumlah warga dan ASN menyampaikan kekhawatiran mereka terkait penundaan pelantikan ini.
Pardomuan Harahap, salah satu warga, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kelambanan pemerintah kota dalam menuntaskan proses ini.
"Wah, gawat! Kenapa sampai sekarang belum ada pelantikan untuk Sekda definitif? Padahal, hasilnya sudah diumumkan di laman BKD Kota Padangsidimpuan. Kami sebagai masyarakat dan ASN sangat berharap agar Wali Kota segera menetapkan Sekda definitif untuk menghindari ketidakpastian," kata Pardomuan kepada media, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, penundaan ini mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Saat ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda yang tidak dapat memberikan kepastian dalam kinerja birokrasi.
Khairul Siregar, seorang tokoh masyarakat lainnya, juga menyampaikan pendapatnya tentang penundaan pelantikan Sekda tersebut.
Menurut Khairul, sikap Wali Kota Padangsidimpuan yang menunda pelantikan menunjukkan adanya masalah yang lebih besar.
"Langkah yang diambil oleh Wali Kota Padangsidimpuan menunda pelantikan Sekda ini jelas mengabaikan hasil seleksi Pansel dan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujar Khairul.
Ia menduga ada permasalahan yang lebih rumit terkait penundaan ini, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil.
Berdasarkan surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang tertanggal 8 Januari 2026, Hamdan Sukri Siregar dipilih untuk mengisi jabatan Sekda Kota Padangsidimpuan.
Namun, meski rekomendasi tersebut jelas dan tegas, Wali Kota Padangsidimpuan belum juga mengeluarkan keputusan pelantikan.
Pihak terkait berharap agar Wali Kota Padangsidimpuan segera mengambil keputusan agar pemerintahan kota dapat berjalan lancar dan efektif, mengingat proses seleksi Sekda ini telah lama dinantikan oleh masyarakat dan ASN setempat.
Para pihak yang terlibat berharap bahwa Wali Kota Padangsidimpuan segera menyelesaikan penetapan Sekda definitif agar tidak ada lagi ketidakpastian di tengah masyarakat.
Mereka menekankan pentingnya untuk segera mengakhiri masa jabatan Plt. Sekda, Rahmat Marzuki Nasution, yang telah habis masa tugasnya agar roda pemerintahan kota tidak terhambat.
"Pelantikan Sekda definitif harus segera dilakukan. Agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan bisa berjalan lebih optimal," ujar Khairul.*
(ad)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
