Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Amnesty International: Masuk Akal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat desa.
Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Kinerja Jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) yang digelar di Ruang Darmawangsa, Senin (23/2).
Rapat dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi P3H, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, dan diikuti seluruh pimpinan teknis P3H.Baca Juga:
Dalam arahannya, Eem menekankan bahwa rencana aksi 2026 bukan sekadar dokumen formal, tetapi komitmen yang harus dijalankan secara konsisten.
"Target bukan untuk dikejar di akhir tahun, melainkan dipenuhi secara konsisten sejak awal. Gunakan prinsip 3E: Efektif, Efisien, dan Ekonomis dalam setiap langkah kerja," tegas Eem Nurmanah.
Salah satu fokus utama rapat adalah penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, untuk menjamin akses keadilan bagi warga kurang mampu.
Mustiqo menjelaskan, kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk Tabanan dan Badung, terus diperkuat untuk mendorong tertib pelaporan dan optimalisasi layanan Posbankum.
Selain itu, Divisi P3H juga tengah melakukan evaluasi regulasi daerah, terutama Peraturan Daerah (Perda) terkait kepariwisataan dan desa wisata di wilayah Badung, Jembrana, dan Buleleng.
Langkah ini bertujuan memastikan regulasi lokal tetap relevan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kami mencatat progres positif realisasi anggaran fasilitasi produk hukum daerah, meski ada kendala teknis seperti keterbatasan sarana digital. Namun, target menghasilkan produk hukum berkualitas tetap menjadi prioritas," ungkap Mustiqo.
Rapat ditutup dengan keputusan memperluas kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta menggandeng Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk pembinaan berkelanjutan.
Kanwil Kemenkum Bali optimis langkah-langkah strategis ini dapat memperkokoh fondasi kepastian hukum di Bali.*
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses h
HUKUM DAN KRIMINAL
MADIUN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 Ap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan d
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibola
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan u
HUKUM DAN KRIMINAL