Cekcok di Warung Tuak Tapteng Berujung Maut, Seorang Pria Tewas Dianiaya
TAPANULI TENGAH Adu mulut di sebuah warung tuak di Dusun III, Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng),
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Capaian ini menjadi pijakan untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih optimal pada tahun mendatang.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengatakan bahwa penilaian tahun 2025 menunjukkan transformasi pendekatan pengawasan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas layanan, integritas aparatur, hingga keadilan pelayanan.Baca Juga:
"Pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Secara nasional, nilai rata-rata pelayanan publik berada di angka 74,64 (kategori sedang). Meski bersyukur atas capaian Sumut, masih ada kabupaten/kota yang kualitas layanannya rendah. Target kita di 2026 adalah kategori Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi," ujar Surya, Selasa (24/2/2026) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan.
Untuk mencapai target tersebut, Surya menyampaikan lima instruksi strategis kepada seluruh perangkat daerah:
- Segera melakukan perbaikan tanpa menunggu penilaian berikutnya.
- Menangani keluhan masyarakat secara cepat dan transparan.
- Menghilangkan budaya "minta dilayani" dengan mengedepankan empati dan profesionalisme.
-Mendorong inovasi layanan berbasis teknologi untuk memangkas birokrasi dan pungli.
- Meminta Inspektorat proaktif dalam pencegahan maladministrasi.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, menjelaskan bahwa penilaian tahun 2025 lebih komprehensif, mencakup input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.
"Ukurannya tidak lagi hanya soal papan pengumuman standar pelayanan. Kami melihat respons cepat terhadap keluhan dan tingkat kepuasan masyarakat secara nyata," ujarnya.
Berdasarkan data Ombudsman, dari 14 kabupaten/kota yang disurvei di Sumut, mayoritas berada pada kategori kualitas tinggi dan sedang.
Acara penyerahan opini turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.*
(ad)
TAPANULI TENGAH Adu mulut di sebuah warung tuak di Dusun III, Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng),
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG SIDIMPUAN Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, menjadi sorotan kare
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Risma Ardhi Chandra sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, meminta masyarakat tidak khawatir terhadap isu y
NASIONAL
SOLO Peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma kembali memaparkan hasil kajiannya dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen law
POLITIK
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI