SIMALUNGUN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus sosialisasi Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) berbasis elektronik atau E-Reporting, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan berlangsung di Balei Harungguan Roundahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya.
Acara tersebut dihadiri Penasehat DWP Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, serta Ketua DWP Kabupaten Simalungun, Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora, bersama para ketua DWP unit perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Simalungun.Baca Juga:
Ketua DWP Simalungun, Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora, mengatakan sosialisasi LPPK E-Reporting bertujuan mendorong modernisasi sistem pelaporan program kerja agar lebih cepat, efisien, dan akurat.
Menurutnya, sistem berbasis data tersebut akan mempermudah proses pemantauan kinerja organisasi secara menyeluruh.
"Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas pengurus DWP tingkat kabupaten, unit perangkat daerah, hingga kecamatan dalam menyusun laporan yang terukur dan terdokumentasi dengan baik," ujarnya.
Yulince menambahkan, rakor rutin tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antaranggota, tetapi juga momentum memperkuat profesionalisme organisasi, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan.
Sementara itu, Penasehat DWP Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, menilai DWP memiliki peran strategis, baik dalam mendukung tugas suami sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga, dan masyarakat.
Menurut Darmawati, setiap program kerja harus dirancang secara terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata.
Ia menyebut sosialisasi E-Reporting sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan akuntabel di era digital.
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap jaringan penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan dengan men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PDI Perjuangan menilai rencana Presiden ke7 RI, Joko Widodo, untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan memengaruhi kekuat
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) aka
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudh
NASIONAL
NTT Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memberikan apresiasi terhadap capaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas yang berb
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang yang diduga menjadi tempat penampungan kendaraan hasil pencurian dan perampokan di ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masyarakat desa tetap merasakan dampak kenaikan nilai tukar dollar
POLITIK
