Bupati Deli Serdang Tegaskan Pembangunan Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Aturan

Bagi warga yang belum memiliki BPJS, pemerintah menyediakan layanan melalui program Pelayanan Kesehatan Unregister dan Lainnya (PAS PULA).

Terkait pembangunan infrastruktur jalan, mekanisme Musrenbang tetap berjalan dari tingkat dusun hingga kecamatan.

Namun, penentuan prioritas dilakukan di tingkat kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

"Jalan yang diprioritaskan adalah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti memperlancar distribusi hasil pertanian atau membuka akses daerah terisolasi," jelasnya.

Bupati Asri juga menyebut keterbatasan anggaran daerah. Dari total APBD sekitar Rp4 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk belanja wajib pemerintahan.

Sisanya harus dibagi ke sektor infrastruktur, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Kontribusi pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, tetap memperhatikan prinsip pemerataan.

Audiensi dengan AMPK turut membahas isu strategis lain mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur hingga bantuan sosial di Kabupaten Deli Serdang.*

(ad)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Pantau Kinerja Kejati Sumut dan Jajaran, Ingatkan Hak Asasi dan Praduga Tak Bersalah

Safari Ramadan Pemko Medan: Wakil Wali Kota Medan Ajak Warga Jaga Ketertiban dan Keimanan

Safari Ramadan Pemko Medan: Wujud Nyata Pemerintah Hadir di Tengah Warga

Musrenbang RKPD 2027 di Garoga, Wabup Taput Tekankan Pemerataan Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan

TP PKK Tapanuli Tengah Ikuti Sosialisasi Prasara-Vistara, Perkuat Ketahanan Keluarga

Polsek Labuhan Ruku Berhasil Bekuk Pengedar Sabu di Kafe Jingger, Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Desa