Bupati Deli Serdang Tegaskan Pembangunan Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Aturan

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus sesuai aturan dan tepat sasaran.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) di Kantor Bupati, Kamis (26/2/2026).

Bupati Asri menekankan pembangunan wajib mengikuti regulasi, termasuk terkait status lahan dan kewenangan.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Pantau Kinerja Kejati Sumut dan Jajaran, Ingatkan Hak Asasi dan Praduga Tak Bersalah

Ia mencontohkan pembangunan fasilitas pendidikan tidak dapat dilakukan jika berdiri di atas lahan yang bukan milik pemerintah daerah atau tidak sesuai ketentuan hukum.

"Masih ada sekolah yang berdiri di atas lahan dengan status yang perlu diperjelas. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai aturan," ujarnya.

Di sektor pertanian, Bupati menjelaskan sebagian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

Meski demikian, Pemkab Deli Serdang tetap berupaya mendukung petani dengan menargetkan kelengkapan sarana dan prasarana pertanian di setiap UPT Dinas Pertanian.

"Masyarakat bisa memanfaatkannya sesuai mekanisme," katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya verifikasi dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Di bidang kesehatan, Pemkab Deli Serdang melalui dinas terkait telah melakukan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

Dari sekitar 284 ribu data penerima, 6.900 telah diverifikasi, dan 1.588 dinyatakan tidak layak menerima bantuan.

"Kami ingin yang benar-benar berhak mendapatkan haknya. Jangan sampai yang tidak layak justru menerima bantuan," tegas Bupati.

Bagi warga yang belum memiliki BPJS, pemerintah menyediakan layanan melalui program Pelayanan Kesehatan Unregister dan Lainnya (PAS PULA).

Terkait pembangunan infrastruktur jalan, mekanisme Musrenbang tetap berjalan dari tingkat dusun hingga kecamatan.

Namun, penentuan prioritas dilakukan di tingkat kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

"Jalan yang diprioritaskan adalah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti memperlancar distribusi hasil pertanian atau membuka akses daerah terisolasi," jelasnya.

Bupati Asri juga menyebut keterbatasan anggaran daerah. Dari total APBD sekitar Rp4 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk belanja wajib pemerintahan.

Sisanya harus dibagi ke sektor infrastruktur, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Kontribusi pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, tetap memperhatikan prinsip pemerataan.

Audiensi dengan AMPK turut membahas isu strategis lain mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur hingga bantuan sosial di Kabupaten Deli Serdang.*

(ad)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Pantau Kinerja Kejati Sumut dan Jajaran, Ingatkan Hak Asasi dan Praduga Tak Bersalah

Safari Ramadan Pemko Medan: Wakil Wali Kota Medan Ajak Warga Jaga Ketertiban dan Keimanan

Safari Ramadan Pemko Medan: Wujud Nyata Pemerintah Hadir di Tengah Warga

Musrenbang RKPD 2027 di Garoga, Wabup Taput Tekankan Pemerataan Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan

TP PKK Tapanuli Tengah Ikuti Sosialisasi Prasara-Vistara, Perkuat Ketahanan Keluarga

Polsek Labuhan Ruku Berhasil Bekuk Pengedar Sabu di Kafe Jingger, Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Desa