Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Alfian, bersama kuasa hukum Sahor Bangun Ritonga, melontarkan kritik terbuka terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terkait gugatan proyek Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL).
Keduanya menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi kontrak maupun kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Kuasa hukum Sahor Bangun Ritonga menegaskan, hasil pemeriksaan lapangan (descente) menunjukkan perangkat APILL di tiga titik tidak berfungsi.Baca Juga:
Di kawasan Sitamiang dan Sadabuan, server sebagai pusat pengendali sistem bahkan tidak ditemukan.
Sedangkan di Wek-II, meski terdapat dua box panel, perangkat tersebut tidak dapat dioperasikan dan tidak memiliki sistem pengamanan kunci.
"Bagaimana mungkin lampu lalu lintas bisa menyala merah, kuning, hijau kalau servernya saja tidak ada? Ini fakta yang kami temukan saat sidang lapangan," tegas Sahor.
Selain itu, Sahor menyoroti kekeliruan pertimbangan hakim terkait sumber anggaran.
Menurutnya, proyek APILL bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, bukan APBD Kota Padangsidimpuan.
"Yang dipertanggungjawabkan itu dana provinsi, tapi putusan seolah dibebankan ke anggaran kota. Ini keliru secara hukum," jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Alfian menambahkan, hingga kini satu rupiah pun tidak dicairkan kepada pihak rekanan.
Menurutnya, proses pencairan hanya bisa dilakukan setelah laporan pengawas, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan review administrasi terpenuhi.
Namun, laporan pengawas proyek disebut tidak pernah diterima, dan pekerjaan belum selesai 100 persen.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN