3.000 Aset Pemprov Sumut Belum Bersertifikat Jadi Sorotan DPRD, Ini Penjelasan Kepala BKAD
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
SERGAI — Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya, memimpin apel pagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Darma Wijaya menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya integritas, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
Dihadapan ribuan peserta apel, Bupati Darma menegaskan bahwa PPPK merupakan bagian integral dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta melaksanakan tugas pemerintahan yang diberikan dengan penuh amanah.Baca Juga:
Pada tahun 2026, sebanyak 2.157 PPPK di Kabupaten Sergai mendapatkan perpanjangan kontrak selama dua tahun, sedangkan 25 orang lainnya tidak diperpanjang masa perjanjian kerjanya.
Hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk pensiun, pengunduran diri, tidak mencapai target kinerja, serta masalah kedisiplinan.
Bupati Darma Wijaya menekankan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja dan penilaian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
Ia mengingatkan seluruh PPPK untuk bekerja dengan maksimal dan menunjukkan disiplin tinggi dalam setiap tugas yang diemban.
"Perpanjangan kontrak didasarkan pada penilaian kinerja dan kebutuhan instansi. Bekerjalah maksimal dan tunjukkan disiplin dalam melayani masyarakat," ujar Bupati Darma dengan tegas.
Dalam apel tersebut, Bupati Darma juga memberikan penekanan keras terkait praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perpanjangan kontrak PPPK.
Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pungli, dan meminta agar setiap pegawai berani menolak serta melaporkan kepada dirinya jika ada temuan tersebut.
"Saya tegaskan, tidak ada yang namanya pungli dalam perpanjangan kontrak PPPK. Jika ada yang menemukan praktik tersebut, laporkan kepada saya," tegasnya.
Bupati juga menambahkan bahwa ia tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan, terhadap siapa saja yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar.
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Eko, menyampaikan
POLITIK
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL
BANDA ACEH Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, R
KESEHATAN
YOGYAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan. Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. M
SOSOK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
NASIONAL