MEDAN — Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Sumut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Bapenda Sumut, Ardan Noor, menyampaikan realisasi pajak daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai 90,31 persen, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.Baca Juga:
"Alhamdulillah, berkat bantuan dan dorongan kita semua, realisasinya mencapai 90,31 persen," ujar Ardan dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (5/3/2026).
Secara rinci, realisasi pajak daerah tahun 2025 meliputi:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1,4 triliun
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp799 miliar
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1,4 triliun
- Pajak air permukaan Rp139 miliar
- Pajak rokok Rp1,2 triliun
- Pajak alat berat Rp25 juta
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp4,5 miliar
"Total realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp5,6 triliun atau 90,31 persen. Ini meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang mencapai 85,5 persen," ujar Ardan.
Ardan mengakui upaya memaksimalkan pendapatan daerah tidak mudah, terutama akibat bencana di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang sempat menghambat proses pembayaran pajak karena sarana dan prasarana terbatas.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah ke depan, Bapenda Sumut akan mengedepankan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Salah satu program yang akan digelar adalah Gebyar Pajak Sumut 2026, yang memberi kesempatan undian berhadiah bagi wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu.
"Gebyar Pajak ini bertujuan mendorong antusiasme wajib pajak membayar tepat waktu secara sukarela. Dengan demikian, pendapatan daerah bisa lebih stabil," kata Ardan.
Selain itu, Bapenda juga memberikan insentif berupa penghapusan denda, memperkuat integrasi sistem pembayaran dengan perbankan, dan melakukan strategi jemput bola melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ardan turut mengimbau kabupaten/kota agar memanfaatkan dana opsen—tambahan pajak dari PKB dan BBNKB—untuk mendukung optimalisasi pajak daerah.
"Selama ini dana opsen belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan peningkatan pendapatan. Dana ini seharusnya mendukung program optimalisasi pajak sesuai aturan," katanya.*
(ad)
TAPSEL Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan Jembatan Aek Sipange di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melantik 85 dokter gigi baru melalui prosesi pengambilan sump
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menggelar kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi puluhan masjid dan mushola yang tersebar di seluruh w
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Is
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar pemerintah Indonesia me
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama dengan Lembaga Perlindunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaa
EKONOMI
BATUBARA Badan Gizi Nasional (BGN) maupun aparat penegak hukum lainnya, cenderung membiarkan beragam penyimpangan dalam pengelolaan Maka
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
