ACEH TIMUR, ACEH – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti kelambanan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026).
Tito menegaskan, hingga saat ini terdapat 45 daerah yang belum menyerahkan data bersih terkait lokasi pembangunan Huntap.Baca Juga:
Padahal, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran dan skema pembangunan yang siap dijalankan.
"Presiden menegaskan lahan harus milik pemerintah dan diberikan untuk penyintas banjir. Sehingga jelas data kita. Jangan salahkan pemerintah pusat, ini pemerintah daerah yang tidak gerak," ujar Tito.
Satgas Huntap di Tingkat Daerah
Tito meminta pemerintah kabupaten/kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat pendataan dan pembangunan Huntap.
Satgas diharapkan melibatkan unsur desa, camat, Polri, Kodim, Kejaksaan, BNPB, Kementerian Sosial, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Skema pembangunan Huntap dibagi menjadi tiga kategori:
- Huntap Insitu Mandiri – dibangun di atas tanah pribadi penyintas dengan anggaran Rp60 juta.
- Huntap Insitu BNPB – dibangun di atas tanah pribadi namun dikerjakan oleh BNPB.
- Huntap Komunal – dibangun secara kompleks, dengan pengerjaan oleh Kementerian Perumahan.
Untuk Huntap komunal, Tito menekankan pemerintah daerah harus menyiapkan lahan.
Jika tidak tersedia, penggunaan lahan BUMN atau HGU perusahaan bisa dijadikan alternatif.
Pesan Tegas kepada Pemda
Tito menyoroti fenomena kelambanan ini terjadi merata di Aceh dan Sumatera. Ia meminta bupati dan wali kota turun langsung ke lapangan untuk menjemput data, bukan hanya menunggu di kantor.
"Kalau pemerintah daerah tidak gerak, data tidak ada, bagaimana mau dibangun Huntap? Data itu krusial," tegas Mendagri.
Dengan pembentukan Satgas dan keterlibatan berbagai elemen, Tito optimistis pendataan dan pembangunan Huntap bisa segera berjalan, sehingga rumah korban banjir dapat segera dibangun dan dihuni.*
(k/dh)
JAKARTA Sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi sekaligus menanamkan nilainilai kebangsaan, Pojok Baca Bela Negara resmi diresmik
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memerintahkan kepada aparat penegak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti pernyataan salah seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di P
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 kilo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, pad
EKONOMI
BINJAI Urine pengemudi wanita mobil Honda Brio berinisial M (24) yang terlibat dalam kecelakaan dengan menabrak sejumlah lapak jualan di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026, masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan uang
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait viralnya video yang menunjukkan tumpukan bantuan bencana di salah sat
PERISTIWA
JAKARTA Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Istana Kepresidenan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembag
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dipandang sebagai langkah simbolik yang memberi teladan
NASIONAL
