Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran

KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi tersebut.

Instruksi ini diberikan sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi anggaran daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instruksi tersebut disampaikan Melki dalam rapat bersama tim peneliti, Selasa (24/3/2025), yang bertujuan untuk mengidentifikasi program-program yang dapat dihapus atau disesuaikan agar lebih efisien, serta untuk memastikan anggaran daerah tetap fokus pada prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50

"Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Saya melihat dalam waktu dekat, pasca Lebaran atau Paskah, pemerintah pusat kemungkinan akan melakukan penyesuaian belanja dan postur anggaran," ujar Melki dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tim peneliti tersebut.

Melki menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, khususnya konflik yang berlarut-larut di Timur Tengah.

Menurutnya, situasi ini berpotensi mengubah asumsi makro ekonomi nasional, yang tentu saja akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berujung pada penyesuaian APBD di daerah.

"Jika situasi global terus bergejolak, maka berbagai indikator ekonomi pasti berubah. Karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian anggaran," tegasnya.

Meski mengutamakan efisiensi, Melki menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran.

"Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung akan dihentikan. Namun, untuk gaji dan TPP ASN tetap kita amankan," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause, memaparkan hasil kajian awal terkait program prioritas daerah, terutama yang berkaitan dengan penguatan rantai pasok sektor pertanian dan kelautan menuju pasar.

Ia menyatakan bahwa kajian tersebut berfokus pada program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat NTT, yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Menurut Welly, hasil kajian ini masih bersifat sementara dan belum mencakup keseluruhan program yang ada.

"Evaluasi ini baru mencakup satu kegiatan dan belum final. Kami masih membutuhkan data yang lebih lengkap untuk menganalisis capaian secara utuh," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti lainnya, Sirilus Lelan, mengkritisi sejumlah dokumen anggaran yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis program prioritas daerah.

Lelan menilai bahwa beberapa subprogram masih bersifat rutinitas administratif dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan.

"Kami melihat beberapa subprogram belum menjawab tujuan strategis, melainkan hanya menjalankan rutinitas OPD. Ini perlu dikaji ulang secara lebih cermat oleh tim asistensi," ujarnya.

Deni Alfian, peneliti lainnya, menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola administrasi, terutama terkait waktu penyerahan dokumen anggaran kepada tim asistensi.

Keterlambatan dalam penyampaian dokumen dapat menghambat proses analisis dan evaluasi yang optimal.

"Kami berharap dokumen anggaran dapat diserahkan lebih awal, sehingga ada waktu yang cukup untuk dilakukan kajian secara mendalam," ungkap Deni.

Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memastikan efektivitas belanja daerah, menjaga efisiensi, dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT, khususnya di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.*

(ad)

ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50

Prabowo Tegaskan Investasi Asing Harus Dukung Hilirisasi Industri Nasional

Kapan Bursa Efek Indonesia Kembali Dibuka? IHSG Diprediksi Menguat, Tapi Sentimen Geopolitik Menjadi Tantangan

Kerja Tak Henti, Hidup Tak Pasti: Paradoks Working Poor di Indonesia

Prabowo Ungkap Alasan Sering Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Luar Negeri: Untuk Ciptakan Lapangan Kerja di Indonesia

Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Dibatalkan MK, Segini Besaran yang Diterima Sebelumnya