Kemhan dan TNI Gelar Rakor Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Penegakan Hukum
JAKARTA Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan penegakan hukum di
PEMERINTAHAN
JAKARTA— Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Penyaluran dilakukan secara bertahap, sementara ratusan miliar rupiah lainnya masih dalam proses pencairan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan total bantuan yang telah tersalurkan mencakup berbagai skema dukungan bagi korban bencana. Sementara itu, sekitar Rp 200 miliar lebih masih dalam tahap proses administrasi dan verifikasi data.Baca Juga:
"Per hari ini sudah lebih dari Rp 700 miliar yang kita salurkan untuk semua jenis bantuan. Dan sekarang yang sedang berproses itu sekitar Rp 218 miliar," ujar Gus Ipul di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut menyasar sekitar 67 ribu keluarga serta 270 ribu individu yang terdampak, terutama untuk kebutuhan jaminan hidup.
Kementerian Sosial juga telah menyiapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera, dengan total lebih dari Rp 2 triliun.
Menurut Gus Ipul, pencairan anggaran dilakukan secara bertahap setelah data penerima dinyatakan valid.
Data tersebut harus melewati proses verifikasi berlapis sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan untuk pencairan lebih lanjut.
"Dananya sudah disiapkan, tinggal datanya terverifikasi masuk, baru kita ajukan ke Kementerian Keuangan," katanya.
Adapun bentuk bantuan yang diberikan mencakup santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta per orang, serta bantuan bagi korban luka berat sebesar Rp 5 juta.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan isian rumah senilai Rp 3 juta per keluarga dan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta.
Untuk jaminan hidup, pemerintah memberikan bantuan uang lauk pauk sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan.
JAKARTA Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan penegakan hukum di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam kondisi darurat energi meskipun kete
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum maupun disiplin. San
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Pengunduran diri te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
NIAS UTARA Satu unit rumah berbahan papan di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ludes terbakar pada R
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dalam la
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses pemberkasan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL