Gubernur Bobby Nasution Serahkan Laporan Keuangan Pemprov Sumut 2025 ke BPK: Transparansi dan Akuntabilitas Ditekankan

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang.

Penyerahan laporan tersebut dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Senin (30/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bobby menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:

• Cak Imin Respons Kasus Amsal Sitepu: Ketika Kreativitas Dinilai Rp0, Itu Berbahaya

"Laporan keuangan ini merupakan instrumen utama untuk memastikan tata kelola yang bersih dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta regulasi yang berlaku," ujar Bobby Nasution.

Bobby memaparkan bahwa Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12,54 triliun dengan realisasi sebesar Rp12,02 triliun atau 95,87% dari anggaran.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp12,5 triliun dan terealisasi Rp11,5 triliun atau 92%.

Selain itu, tercatat pula Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp532,48 miliar.

Posisi keuangan daerah pada akhir tahun menunjukkan aset sebesar Rp27,04 triliun, kewajiban Rp2,2 triliun, dan ekuitas Rp24,84 triliun.

Bobby Nasution juga menegaskan bahwa selama lebih dari satu dekade, Pemprov Sumut telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak 2014.

"Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun akurasi penyajian. Penyerahan yang tepat waktu adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga tata kelola yang disiplin dan profesional," tambah Bobby.

Sebagai tambahan, Bobby menyampaikan pentingnya penanganan cepat terhadap bencana yang mempengaruhi Sumut, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap Sumut dan kabupaten/kota dapat meraih opini WTP tahun ini, serta mempercepat proses penanganan bencana," ungkap Bobby Nasution di hadapan seluruh kepala daerah se-Sumut yang hadir pada acara tersebut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut Paula Henry Simatupang memberikan apresiasi atas komitmen seluruh kepala daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu.

"Kami mengapresiasi kerja keras Pemprov Sumut yang dalam dua bulan terakhir mampu meningkatkan kinerja pelaporan keuangan dengan sangat baik. Mari bersama-sama kita wujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata Paula.

Penyerahan LKPD yang tepat waktu ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.*

(ad)

Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara

Sumut 'Zero Pengungsi'! Korban Bencana Kini Sudah Menempati Hunian Layak

Gubernur Bobby Nasution Paparkan Capaian Ekonomi Sumut 2025 dalam LKPJ, Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ketenagakerjaan

Pemerintah Daerah Sumut Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Fokus Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Pemko Binjai Siapkan Pembongkaran Bangunan Liar di Jalan Bandung, 13 Pedagang Akan Direlokasi

Pemkab Mandailing Natal Perpanjang Masa Transisi Darurat Bencana Tiga Bulan ke Depan