TP PKK Binjai Tingkatkan Kesiapan UP2K di Binjai Barat, Siap Ikuti Supervisi Provinsi
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Hal ini menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto, yang meminta program ini berjalan sempurna sebelum akhir tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG.Baca Juga:
Melalui aturan ini, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menindak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi standar, mulai dari kebersihan dapur hingga kualitas menu yang disalurkan.
"Berdasarkan Perpres 155/2025, kita menyempurnakan aturan agar pelaksanaan program tertib dan sesuai standar yang berlaku," ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).
Dalam rangka penyempurnaan program, pemerintah juga akan menerbitkan tiga peraturan tambahan, termasuk pengaturan penanganan komplain yang lebih cepat.
Zulhas menjelaskan, satgas dari tingkat Bupati hingga Camat, serta Kementerian Kesehatan hingga Puskesmas, akan terlibat langsung. Hal ini dimaksudkan agar keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat, bahkan "hari ini lapor, hari ini bisa diselesaikan."
Program MBG ditargetkan menjadi contoh pelayanan publik yang tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dari desa hingga kabupaten dapat merasakan manfaatnya secara optimal.*
(d/dh)
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima aduan dari warga korban pelecehan seksual yang kasusnya mandek selama setah
HUKUM DAN KRIMINAL