Mewah dan Gagah! Jet Tempur Sukhoi & F-16 TNI AU Kawal Pesawat Presiden Mesir Masuk Langit RI
JAKARTA Pesawat yang membawa Presiden Mesir Abdel Fattah ElSisi mendapat pengawalan jet tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat memasuki
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan kesiapan penuh dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.
Meskipun sebagian ASN akan bekerja dari rumah, Pemko Medan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal dan tidak terganggu.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini telah dituangkan dalam surat edaran resmi dan mulai diterapkan dengan skema terbatas.Baca Juga:
"Kita akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat di Kota Medan," kata Rico Waas saat diwawancarai di Balai Kota Medan pada Kamis (2/3).
Rico Waas menjelaskan bahwa penerapan WFH hanya berlangsung satu hari dalam sepekan, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Ia memastikan bahwa seluruh jajaran yang terlibat dalam kebijakan ini telah siap menjalankan sistem kerja baru tersebut.
"Kami juga telah mempersiapkan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung kerja jarak jauh, sehingga aktivitas administrasi tetap berjalan efektif tanpa hambatan," tambahnya.
Meskipun kebijakan WFH diberlakukan, sektor pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Rico menegaskan, instansi-instansi yang memiliki tugas pelayanan langsung seperti sektor kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap diwajibkan hadir secara fisik untuk melayani masyarakat.
"Pelayanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta Satpol PP tetap wajib hadir di kantor. Kami pastikan tidak ada layanan yang terganggu," ujar Rico Waas.
Rico Waas juga menekankan bahwa pejabat struktural, mulai dari eselon II, eselon III, Camat, hingga Lurah, akan tetap bekerja di kantor untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Dengan langkah ini, Pemko Medan berharap proses pemerintahan tetap lancar, meski sebagian besar ASN bekerja dari rumah.
Selain itu, Wali Kota Medan juga mengimbau agar masyarakat tidak khawatir terkait kualitas layanan publik selama penerapan kebijakan WFH ini.
Pemko Medan akan terus memantau dan mengawasi kinerja ASN secara ketat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima.
"Jangan khawatir, pelayanan tetap kami maksimalkan seperti biasa. Bahkan, kebijakan WFH ini kami anggap sebagai momentum untuk mendorong kinerja ASN yang lebih baik lagi," kata Rico Waas dengan tegas.
Pemko Medan berharap dengan penerapan kebijakan WFH, efisiensi kerja dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, sambil tetap menjaga standar pelayanan yang tinggi.
Dengan adanya kebijakan WFH ini, Pemko Medan ingin menunjukkan bahwa kota ini siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap menjaga kualitas pelayanan, serta efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.*
(ad)
JAKARTA Pesawat yang membawa Presiden Mesir Abdel Fattah ElSisi mendapat pengawalan jet tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat memasuki
NASIONAL
PADANG Hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat, sejak Sabtu (10/10/2026) siang memicu banjir di sejumlah wilayah. Tim SAR g
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian keuangan negara sebesar Rp863,8 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelen
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid
NASIONAL
JAKARTA Usai Ajukan 5 Jilid Praperadilan, Roy Suryo Didakwa Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi, sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakart
POLITIK
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
SIMALUNGUN Seorang pria berinisial JA alias Pak Napta ditangkap polisi setelah diduga menembak tetangganya, DRS, menggunakan senapan angin
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Batubara mengamankan tiga pria dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Gang F
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacaka
POLITIK