PWI Jaya Perkuat Kualitas Wartawan Lewat OKK 2026, Puluhan Peserta Dibekali Etika Jurnalistik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta atau PWI Jaya menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Peningkat
NASIONAL
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti maupun terindikasi melakukan penyelewengan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, puluhan pendamping telah dijatuhi sanksi hingga pemecatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 49 pendamping PKH diberhentikan secara tidak hormat pada 2025 karena terbukti menyalahgunakan wewenang. Selain itu, sekitar 500 pendamping lainnya mendapat peringatan keras atas dugaan pelanggaran prosedur.
"Kalau tahun lalu itu sudah ada 49 yang kita berhentikan. Lalu hampir 500 yang kita beri peringatan. Nah, di 2026 ini sampai April, baru ada 4," kata Gus Ipul, Senin (27/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, Kemensos tidak akan memberi toleransi terhadap praktik penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan dana bantuan masyarakat. Bahkan, pihaknya tidak menunggu putusan hukum tetap jika sudah memiliki bukti awal yang kuat.
"Kalau indikasinya sudah sampai di situ, ya langsung kita berhentikan. Tidak perlu menunggu putusan pengadilan," tegasnya.
Gus Ipul juga menyebut pihaknya kini memperkuat pengawasan dengan sistem berbasis teknologi dan aplikasi untuk memantau kinerja pendamping PKH secara real-time. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyimpangan di lapangan.
Ia mengingatkan seluruh pendamping PKH yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar bekerja profesional dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
"Saya tidak segan-segan memberhentikan. Mereka sudah bersumpah saat diangkat, jadi harus bertanggung jawab," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang bekerja dengan baik dan profesional.*
(oz/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta atau PWI Jaya menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Peningkat
NASIONAL
BANGKA Tim gabungan lintas instansi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bijih timah ilegal dalam jumlah besar di wilayah Sungailia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 20262030 di DPR RI mula
NASIONAL
BANDA ACEH Seorang jamaah haji asal Aceh yang tergabung dalam Kloter 7 Embarkasi Aceh dilaporkan meninggal dunia di dalam pesawat saat dal
PERISTIWA
BATU BARA Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., Melan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak mengalami kenaikan seperti
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu strategi utama pemerintah d
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kewenangan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Antusiasme masyarakat terhadap Bhayangkara Fest 2026 di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Kota Banda Aceh, terus mengalami peningk
NASIONAL