Gejolak Timur Tengah Tak Ganggu Stok BBM Nasional, Pemerintah Klaim Aman
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti maupun terindikasi melakukan penyelewengan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, puluhan pendamping telah dijatuhi sanksi hingga pemecatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 49 pendamping PKH diberhentikan secara tidak hormat pada 2025 karena terbukti menyalahgunakan wewenang. Selain itu, sekitar 500 pendamping lainnya mendapat peringatan keras atas dugaan pelanggaran prosedur.
"Kalau tahun lalu itu sudah ada 49 yang kita berhentikan. Lalu hampir 500 yang kita beri peringatan. Nah, di 2026 ini sampai April, baru ada 4," kata Gus Ipul, Senin (27/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, Kemensos tidak akan memberi toleransi terhadap praktik penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan dana bantuan masyarakat. Bahkan, pihaknya tidak menunggu putusan hukum tetap jika sudah memiliki bukti awal yang kuat.
"Kalau indikasinya sudah sampai di situ, ya langsung kita berhentikan. Tidak perlu menunggu putusan pengadilan," tegasnya.
Gus Ipul juga menyebut pihaknya kini memperkuat pengawasan dengan sistem berbasis teknologi dan aplikasi untuk memantau kinerja pendamping PKH secara real-time. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyimpangan di lapangan.
Ia mengingatkan seluruh pendamping PKH yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar bekerja profesional dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
"Saya tidak segan-segan memberhentikan. Mereka sudah bersumpah saat diangkat, jadi harus bertanggung jawab," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang bekerja dengan baik dan profesional.*
(oz/dh)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI
ACEH SINGKIL Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam mendorong
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendapat sorotan setelah berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan nasional di bidan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke30 yang digelar di halaman Kan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenez
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua saksi dari kalangan biro perjalanan haji dan umrah dalam penyidikan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank Mohammad Ilham Pradipta kembali digelar di Pengadilan Militer
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar apel gabungan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Map
NASIONAL