Kapolda Aceh: Revisi UUPA Harus Sesuai Kebutuhan Nyata Masyarakat
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
MEDAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas sektor dalam menyikapi kebijakan penertiban izin kehutanan beserta dampaknya terhadap masyarakat.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin hadir dalam kegiatan tersebut didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.Baca Juga:
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam arahannya menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH merupakan bagian dari upaya penataan tata kelola kehutanan agar lebih tertib, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Penataan ini penting untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Bobby.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan lahan pasca pencabutan izin, termasuk peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta antisipasi potensi konflik sosial di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH Anggiat Napitupulu menyatakan bahwa pencabutan izin merupakan bagian dari penegakan hukum di sektor kehutanan.
Ia menegaskan perlunya pengawasan berkelanjutan agar kawasan hutan tidak kembali disalahgunakan.
Menurut Anggiat, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya perlunya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan terdampak, serta penguatan peran pengawasan oleh Satgas PKH.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah strategis dan terkoordinasi dalam menangani dampak pencabutan PBPH, khususnya bagi masyarakat di wilayah Sumatera Utara.*
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan itu, menurut dia, salah satun
EKONOMI
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengajuka
HUKUM DAN KRIMINAL