Kadis Kominfo Tebing Tinggi Bantah Keras Isu OTT Polda Sumut
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan.
Hal itu disampaikan Yusril dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum (Divkum) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 April 2026.
Yusril mengatakan Polri berada pada posisi strategis yang bersinggungan dengan fungsi pelayanan publik, keamanan, serta penegakan hukum.Baca Juga:
Menurut dia, institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara.
"Sinkronisasi dengan Asta Cita harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengamankan program pemerintah, tetapi memastikan Polri bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum," kata Yusril.
Ia menegaskan Polri merupakan aktor kunci dalam efektivitas sistem hukum nasional. Karena itu, Divisi Hukum Polri disebutnya sebagai "jantung" yang menentukan arah pembaruan institusi.
"Divisi Hukum adalah dapur konseptual yang menentukan apakah perubahan besar dalam hukum pidana nasional benar-benar terinternalisasi dalam aturan, prosedur, dan praktik kelembagaan," ujarnya.
Yusril juga menekankan bahwa reformasi hukum pidana merupakan agenda lintas lembaga yang membutuhkan peran aktif Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.
Ia menyebut Polri harus mampu menerjemahkan semangat hukum baru ke dalam praktik yang tertib, adil, dan manusiawi.
Dalam kesempatan itu, Yusril turut mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi utama negara.
"Keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan," kata dia mengutip Presiden.*
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL
MEDAN Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hasil neg
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1
NASIONAL