Kapolda Aceh: Revisi UUPA Harus Sesuai Kebutuhan Nyata Masyarakat
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan.
Hal itu disampaikan Yusril dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum (Divkum) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 April 2026.
Yusril mengatakan Polri berada pada posisi strategis yang bersinggungan dengan fungsi pelayanan publik, keamanan, serta penegakan hukum.Baca Juga:
Menurut dia, institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara.
"Sinkronisasi dengan Asta Cita harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengamankan program pemerintah, tetapi memastikan Polri bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum," kata Yusril.
Ia menegaskan Polri merupakan aktor kunci dalam efektivitas sistem hukum nasional. Karena itu, Divisi Hukum Polri disebutnya sebagai "jantung" yang menentukan arah pembaruan institusi.
"Divisi Hukum adalah dapur konseptual yang menentukan apakah perubahan besar dalam hukum pidana nasional benar-benar terinternalisasi dalam aturan, prosedur, dan praktik kelembagaan," ujarnya.
Yusril juga menekankan bahwa reformasi hukum pidana merupakan agenda lintas lembaga yang membutuhkan peran aktif Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.
Ia menyebut Polri harus mampu menerjemahkan semangat hukum baru ke dalam praktik yang tertib, adil, dan manusiawi.
Dalam kesempatan itu, Yusril turut mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi utama negara.
"Keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan," kata dia mengutip Presiden.*
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan itu, menurut dia, salah satun
EKONOMI
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengajuka
HUKUM DAN KRIMINAL