Kadis Kominfo Tebing Tinggi Bantah Keras Isu OTT Polda Sumut
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGKA BELITUNG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi pemberitaan yang menuding ketidakprofesionalan lembaga tersebut serta rencana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
KI Babel menyebut narasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik.
Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, mengatakan sengketa informasi yang dipersoalkan telah selesai melalui seluruh mekanisme hukum yang tersedia.Baca Juga:
Perkara tersebut, kata dia, telah diputus dalam sidang Komisi Informasi Nomor 001/III/KIP-BABEL/2025 pada 19 Juni 2025.
Menurut Rikky, putusan tersebut kemudian digugat ke PTUN Pangkalpinang, namun pengadilan menguatkan keputusan KI dalam putusan Nomor 5/G/KI/2025/PTUN.PGP tertanggal 25 September 2025.
Upaya hukum berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi ditolak melalui putusan Nomor 8 K/TUN/KI/2026 pada 10 Maret 2026.
"Dengan demikian perkara ini telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap," kata Rikky, Kamis, 16 April 2026.
Ia menilai, pengangkatan kembali isu yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Menurut dia, seluruh proses telah ditempuh sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Terkait laporan ke Ombudsman RI, Rikky menjelaskan bahwa lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik secara administratif, bukan membatalkan putusan pengadilan.
Ia juga menyebut Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung telah menutup laporan tersebut melalui surat tertanggal 27 Februari 2026.
"Rekomendasi Ombudsman bersifat administratif, bukan putusan hukum," ujarnya.
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL
MEDAN Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hasil neg
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1
NASIONAL