Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan permohonan maaf setelah unggahan gambar Garuda Pancasila dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menuai sorotan publik di media sosial.
Kontroversi bermula saat akun resmi BRIN di platform X mengunggah ilustrasi Garuda Pancasila pada Senin (1/6/2026). Namun, unggahan tersebut langsung mendapat perhatian warganet karena dinilai tidak sesuai dengan kaidah simbol negara.
Sejumlah pengguna media sosial menyoroti detail pada gambar Garuda yang dianggap keliru, terutama terkait jumlah bulu pada sayap dan ekor yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi lambang negara Indonesia. Bahkan, sebagian warganet menduga ilustrasi tersebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).Baca Juga:
Menanggapi kritik yang berkembang, BRIN kemudian menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat.
"BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan," tulis BRIN dalam pernyataan resminya.
BRIN mengakui adanya ketidakcermatan dalam proses pembuatan dan publikasi konten tersebut. Lembaga tersebut juga menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi agar lebih teliti dalam menyusun materi komunikasi publik ke depannya.
"Hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan serta penyebaran konten di masa mendatang," lanjut pernyataan itu.
BRIN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap konten yang dipublikasikan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, unggahan yang menuai kritik tersebut telah diperbaiki dan diganti dengan desain Garuda Pancasila yang sesuai dengan ketentuan resmi.
"Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki," tulis BRIN.
Insiden ini menjadi perhatian publik mengingat Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang memiliki makna filosofis mendalam serta menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK