Bukan Sekadar Bangun Infrastruktur, Bupati Tapteng Dorong Penataan Ekosistem Usai Banjir Bandang dan Longsor

TAPTENG– Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wilayah pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kawasan di daerah tersebut.

Penegasan itu disampaikan Masinton usai mengikuti workshop yang digelar masyarakat sipil bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan sejumlah instansi terkait di Tapanuli Tengah, Selasa (12/5/2026).

Dalam forum tersebut, Masinton menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Percepat Pembangunan Gerai KDMP/KKMP, Ini Targetnya

Menurut dia, peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi menjadi peringatan bahwa penataan wilayah hulu, daerah aliran sungai, hingga permukiman perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dengan pendekatan berbasis lingkungan.

Masinton juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempertahankan Tapanuli Tengah dalam kawasan Ekosistem Batangtoru.

Kebijakan itu, kata dia, menjadi dasar penting bagi pembangunan daerah yang tetap memperhatikan aspek konservasi.

"Hal ini menjadi modal krusial untuk membangun Tapanuli Tengah berbasis lingkungan hidup, terutama di kawasan hulu perbukitan," ujar Masinton.

Ia menjelaskan, karakter geografis Tapanuli Tengah yang terdiri dari perbukitan, hutan, dan aliran sungai membuat kerusakan di wilayah hulu berdampak langsung terhadap kawasan hilir.

Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong pendekatan agroforestry sebagai strategi jangka panjang.

Skema tersebut, kata dia, diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat melalui penanaman tanaman produktif seperti aren, durian, dan tanaman endemik lainnya.

"Pendekatan di hulu harus memberi manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan," kata Masinton.

Selain aspek penghijauan, pemerintah daerah juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pengendali banjir.

Pembangunan sabo dam dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) disebut menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir bandang yang berulang saat curah hujan tinggi.

Masinton menyebut Kementerian Pekerjaan Umum telah merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam di wilayah Tukka untuk menahan material lumpur, batu, dan kayu dari hulu agar tidak langsung menghantam permukiman warga.

Ia menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih melanjutkan proses pemulihan sosial melalui pendataan korban dan penyaluran bantuan.

Saat ini, bantuan stimulan rumah dari BNPB serta jaminan hidup dari Kementerian Sosial mulai disalurkan kepada warga terdampak.

Masinton menyebut pemerintah daerah tengah mengusulkan tambahan pendataan untuk lebih dari 20.000 rumah rusak agar bantuan dapat diperluas pada tahap berikutnya.

Sebagai bagian dari relokasi, pemerintah juga membangun 118 unit hunian tetap di Padang Sugi serta menyiapkan lokasi baru di Tukka yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 kepala keluarga.*

(km/ad)

Pemkot Tanjungbalai Percepat Pembangunan Gerai KDMP/KKMP, Ini Targetnya

Sekda Aceh Lantik Pejabat Baru, Gubernur Tekankan Birokrasi Harus Lebih Responsif dan Profesional

Harga Minyakita di Medan Tembus Rp22 Ribu! DPRD Desak Pemko Sidak Pasar

Camat Medan Polonia Turun Tangan, Sengketa Akses Jalan Pekong Dimediasi

Kolaborasi Pemko dan PWPM Dorong Medan Jadi Destinasi Wisata Unggulan

Prabowo Panggil AHY hingga Rosan, Ini yang Dibahas