Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
JAKARTA -Dalam upayanya untuk memberantas korupsi yang telah mengakar di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Dalam wawancara eksklusif disalah satu stasiun Tv, Prabowo memaparkan strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi tindakan korupsi di tanah air.
Prabowo menjelaskan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan dengan berbagai cara. “Kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam menangani isu korupsi yang telah menjadi perhatian utama masyarakat.
Digitalisasi sebagai SolusiSalah satu aspek penting dalam strategi Prabowo adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Dengan digitalisasi, komputerisasi, dan AI, saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi,” tuturnya. Prabowo percaya bahwa penggunaan teknologi modern akan membantu meminimalkan celah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.
Presiden juga mengingatkan bahwa untuk mengurangi tindakan korupsi, perlu ada sistem yang benar. “Kita harus mencari sistem yang benar,” katanya, menekankan pentingnya struktur dan mekanisme yang kuat dalam institusi pemerintah.
Jaminan Kualitas Hidup PejabatSelain penegakan hukum dan penggunaan teknologi, Prabowo menyoroti pentingnya memberikan jaminan kualitas hidup yang baik bagi para pengambil kebijakan. Menurutnya, hal ini dapat mencegah para pejabat merasa kekurangan, yang seringkali menjadi alasan mereka terjebak dalam praktik korupsi. “Kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting,” ungkapnya.
Dengan meningkatkan kesejahteraan pejabat publik, diharapkan akan tercipta integritas dan komitmen yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Ini merupakan langkah yang strategis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan korupsi.
Menghindari KeserakahanPrabowo juga mengingatkan jajarannya, termasuk para menteri, untuk tidak terjebak dalam sifat serakah. “Menurut saya, yang lebih parah adalah keserakahan, serakah nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan,” tegasnya. Ia berharap agar para pengambil keputusan dapat fokus pada kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dengan berbagai langkah strategis yang dirumuskan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Dalam retreat Kabinet Merah Putih yang diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 25 Oktober 2024, Prabowo mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi, dan jaminan kualitas hidup, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju era baru yang bebas dari praktik korupsi.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL