Presiden Prabowo: “Kabinet Besar Diperlukan Untuk Kelola Wilayah Seluas Eropa Barat”?

JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto mengadakan Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri yang tergabung dalam kabinet.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengakui bahwa jumlah pejabat dalam kabinet saat ini lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, ia menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan realitas Indonesia sebagai negara dengan populasi besar. “Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk,” ungkap Prabowo.

Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia, dengan luas wilayah yang setara dengan Eropa Barat, memerlukan sejumlah menteri untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan. “Mengelola Eropa membutuhkan 27 menteri. Kita satu negara, mengelola seluruh wilayah ini dengan satu kabinet yang kuat,” katanya.

Efisiensi dalam Birokrasi

Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan tugas kementerian. Ia meminta semua menteri untuk mempelajari kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). “Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jangan mengada-ada dengan kegiatan yang tidak produktif,” tegasnya.

Ia menginstruksikan agar kegiatan seremonial seperti seminar dan kunjungan luar negeri dikurangi, dengan tujuan agar kementerian dapat lebih fokus pada hasil nyata bagi masyarakat.

Pembentukan Badan Baru untuk Pengentasan Kemiskinan

Di tengah pembahasan tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Badan ini akan bertugas memantau semua program dan proyek yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, ia juga membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang akan berfokus pada perlindungan sosial dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pembentukan badan-badan ini bukan untuk mencampuri pekerjaan kementerian, tetapi untuk membantu mengatasi bottleneck dan kesulitan yang ada,” jelas Prabowo.

Proyek Berorientasi Manfaat

Prabowo mengingatkan para menteri agar tidak terjebak dalam proyek-proyek yang hanya bersifat simbolis atau “mercusuar”. Ia meminta agar semua program kementerian dapat saling bersinergi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. “Pelajari kembali semua proyek, pastikan semua ditujukan untuk kemaslahatan rakyat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi, serta memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk kemakmuran bangsa. “Hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran,” tambahnya.

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan visi dan misi pemerintahannya ke depan. Dengan fokus pada efisiensi, pengentasan kemiskinan, dan kolaborasi antar kementerian, diharapkan kabinet dapat membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Pertemuan ini juga menunjukkan tekad Prabowo untuk memimpin dengan tegas, menjadikan rapat kabinet sebagai sarana koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik.

(N/014)