Pemko Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut, Bahas Indeks Kemahalan Konstruksi dan DAU 2027

MEDAN – Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan konsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara terkait Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menjadi salah satu faktor penting dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Bapperida Mariani, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar ke Kantor BPS Sumatera Utara di Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra beserta jajaran.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan Pertamina Bahas Ketersediaan LPG 3 Kg, Ini Hasilnya

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Fadly Abdina mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi serta berbagai faktor yang memengaruhi penetapannya.

Menurutnya, IKK memiliki peran penting dalam menentukan besaran dana transfer yang diterima daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami ingin memahami secara langsung bagaimana proses penetapan IKK dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilainya, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat," ujar Fadly.

Ia menjelaskan sejumlah komponen yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut meliputi harga bahan bangunan, material pabrikan, biaya sewa alat berat, hingga upah tenaga kerja konstruksi.

Data-data tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kemahalan pembangunan di suatu daerah dibandingkan daerah lainnya.

Fadly mengatakan tujuan utama konsultasi tersebut adalah untuk mengevaluasi dan menyinkronkan data yang berkaitan dengan IKK karena berpengaruh terhadap besaran Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah.

Menurutnya, kebijakan Transfer ke Daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu juga dibahas adanya penurunan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Tanjungbalai dari 94,78 poin pada 2024 menjadi 94,46 poin pada 2025 atau turun sebesar 0,32 poin.

Penurunan tersebut diperkirakan dapat memengaruhi besaran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima Kota Tanjungbalai pada tahun anggaran 2027.

Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai meminta arahan dan bimbingan dari BPS Sumatera Utara agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai data dan indikator yang digunakan dalam perhitungan IKK.

Fadly menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS sangat penting untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ketersediaan data yang akurat akan membantu kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai Emas, yaitu Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera," kata Fadly.

Ia berharap kerja sama yang terus terjalin antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan BPS Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kualitas perencanaan pembangunan serta meningkatkan peluang daerah memperoleh dukungan fiskal yang optimal dari pemerintah pusat.*

(ad)

Pemko Tanjungbalai dan Pertamina Bahas Ketersediaan LPG 3 Kg, Ini Hasilnya

Bupati Asahan Sambut Kepulangan 240 Jamaah Haji, Satu Masih Dirawat di Makkah

Rico Waas Ajak Pelajar Berani Laporkan Pelecehan Seksual: Jangan Takut Bersuara

Air Mati Berhari-hari, LAPK Desak Tirtanadi Beri Kompensasi ke Pelanggan

45 Dapur MBG di Sumut Berhenti Beroperasi, Ini Penyebabnya

Banjir Berulang di Binjai, Tokoh Pemuda Desak Pemko Segera Benahi Drainase Jalan Sukarno Jaya