Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN – Gangguan distribusi air bersih yang dialami pelanggan Perumda Tirtanadi dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK).
Organisasi tersebut menilai Perumda Tirtanadi tetap harus bertanggung jawab atas terhentinya layanan, meskipun gangguan disebut dipicu pemadaman listrik dan kerusakan pada sistem distribusi.
Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, mengatakan terhentinya pasokan air bersih telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.Baca Juga:
Sejumlah aktivitas rumah tangga, sanitasi, ibadah, pendidikan, hingga usaha warga terganggu akibat tidak mengalirnya air di berbagai wilayah.
Menurut Padian, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaminan pelayanan yang andal dan berkelanjutan.
"Apapun penyebab gangguannya, masyarakat tetap berhubungan dan membayar layanan kepada Tirtanadi, bukan kepada penyedia listrik. Karena itu, risiko operasional yang dapat mengganggu pelayanan seharusnya sudah diantisipasi," kata Padian dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.
Sebelumnya, Perumda Tirtanadi menjelaskan gangguan layanan terjadi akibat pemadaman listrik berulang yang menyebabkan kerusakan sistem operasional hingga pecahnya pipa distribusi utama.
Perusahaan juga telah mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
Namun, menurut LAPK, penjelasan teknis tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan sebagai penyelenggara layanan publik.
Padian menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan akurat terkait penyebab gangguan serta estimasi pemulihan layanan.
Selain itu, ia meminta Tirtanadi memastikan seluruh wilayah terdampak memperoleh bantuan air bersih secara merata dan tidak hanya bersifat simbolis.
"Distribusi air bersih melalui mobil tangki tidak boleh sekadar formalitas. Tirtanadi harus memastikan jumlah armada, volume air, titik distribusi, dan frekuensi penyaluran benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan meng
EKONOMI