BPS Sumut: Pengeluaran Rumah Tangga di Bawah Rp3,9 Juta per Bulan Masuk Kategori Miskin
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Kementerian Hukum meresmikan 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara, Rabu, 10 Juni 2026.
Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Sumut.
Kehadiran Posbankum diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama warga kurang mampu dan kelompok rentan, untuk memperoleh bantuan hukum tanpa harus menempuh jarak yang jauh atau melalui prosedur yang rumit.Baca Juga:
"Setelah Posbankum hadir 100 persen di Sumut, masyarakat desa maupun kota tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bantuan hukum. Akses terhadap keadilan juga menjadi lebih mudah," kata Bobby Nasution usai peresmian di Aula Raja Inal Siregar, Medan.
Menurut Bobby, keberadaan Posbankum merupakan langkah penting untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
Dengan adanya fasilitas tersebut, warga dapat memperoleh konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian berbagai persoalan hukum secara lebih cepat dan terjangkau.
Bobby mengungkapkan, hingga saat ini Posbankum di Sumatera Utara telah membantu menangani dan menyelesaikan 408 kasus.
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
Meski demikian, Bobby Nasution berharap sebagian besar persoalan hukum dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dan musyawarah tanpa harus berujung pada proses pengadilan yang panjang.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis berpotensi memunculkan berbagai gesekan, baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan perusahaan.
"Di tengah perkembangan yang begitu cepat, konflik atau perselisihan sulit dihindari. Namun saya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan," ujarnya.
Bobby juga mendorong agar Posbankum dapat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Su
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Berg
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran pimpinan TNI di Istana Ke
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming yang diduga beroperasi dari
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional hingga kini diduga belum sepenuhnya dira
NASIONAL