
Dua Kadis Pemprov Sumut Mundur dalam Dua Pekan, Ini Penjelasan BKD
MEDAN Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rajali, mengundurkan diri dari ja
Pemerintahan
JAKARTA –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan strategis kepada Bima Arya, yang baru saja ditunjuk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Dalam sambutannya di Gedung Kemendagri, Tito menekankan pentingnya sejumlah tugas yang harus segera diemban oleh Bima, termasuk pengembangan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).
Tito menjelaskan bahwa Bima, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bogor, kini berperan sebagai Dirjen Dukcapil yang baru. Dalam konteks ini, ia memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program e-government yang membutuhkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT). “Saya sampaikan anggaran, tinggal beliau melakukan eksekusi dan koordinasi dengan KemenPAN-RB, Kemenko Marves, Menkominfo untuk memberikan dukungan maksimal terhadap sistem yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.
Mendagri juga mengingatkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan Dukcapil sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga. Dengan adanya tantangan di lapangan, Bima diharapkan dapat proaktif dalam memastikan semua program berjalan sesuai rencana.
Tugas Politik dan Pengawasan PilkadaSelain isu Dukcapil, Tito juga menekankan pentingnya peran Bima dalam bidang politik dan pemerintahan umum. “Saya meminta beliau untuk mengkoordinir kedirjenan politik dan pemerintahan umum. Pengalaman Bima yang sarjana politik sangat berharga dalam hal ini,” katanya.
Salah satu tugas mendesak yang disampaikan adalah pembentukan desk monitoring untuk Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Tito menekankan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), serta TNI dan Polri, sangatlah krusial. “Intinya supaya Pilkada dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Pentingnya Kebhinekaan dan PancasilaLebih jauh, Tito menegaskan bahwa salah satu tugas dalam bidang politik dan pemerintahan umum adalah menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan serta Pancasila. “Ini tugas yang tidak gampang, karena melibatkan seluruh Indonesia. Saya percaya dengan pengalaman Bima di Bogor, ia dapat menangani tantangan ini dengan baik,” ungkap Tito.
Dengan serangkaian tugas yang kompleks dan menantang, harapan Mendagri adalah agar Bima Arya dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif, sehingga semua program yang ditugaskan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan negara.
Pengangkatan Bima Arya sebagai Wamendagri dan Dirjen Dukcapil menjadi harapan baru dalam pengelolaan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Melalui kepemimpinan yang baik dan sinergi antar lembaga, diharapkan semua program strategis dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(N/014)
MEDAN Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rajali, mengundurkan diri dari ja
PemerintahanMEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkoba, handphone ilegal, dan bar
NasionalMEDAN Program pembinaan kemandirian yang dijalankan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menunjukkan hasil membanggakan. adsense
NasionalKUPANG Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjatuhkan vonis 19 tahun penjara terhadap mantan Kapolr
Hukum dan KriminalMEDAN Pemerintah, gereja dan seluruh masyarakat diserukan tidak mendiamkan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan P
Hukum dan KriminalMANDAILING NATAL Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, angkat suara menanggapi maraknya keluhan masyarakat Pantai Barat terkai
Pertanian AgribisnisTAPANULI SELATAN Dugaan penyalahgunaan pendapatan dari sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kemba
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik
PolitikYOGYAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pembagian kuota haji tambah
Hukum dan KriminalJAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus akses terhadap aplikasi dan situs Zangi milik Secret Phone, Inc. kare
Sains & Teknologi