Sekdaprov Sumut Tegas! Program BKP Tak Boleh Dialihkan, Daerah Diminta Percepat Tender

Menurutnya, data tersebut akan menjadi acuan dalam memantau progres pembangunan di daerah sekaligus pertimbangan dalam penyusunan APBD berikutnya.

"Melalui entry data, kami bisa mengetahui daerah yang sudah selesai, hampir selesai, maupun yang belum memulai. Data ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penganggaran APBD berikutnya, termasuk penyaluran BKP Tahap II," jelasnya.

Terkait mekanisme penyaluran dana, Sulaiman menyebut BKP akan dicairkan dalam dua tahap. Sebanyak 50 persen dana akan disalurkan pada tahap pertama, sedangkan sisanya akan dicairkan setelah pelaksanaan program menunjukkan progres sesuai kesepakatan.

Ia juga memberikan penegasan kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak melakukan perubahan atau pengalihan terhadap program yang telah disepakati bersama saat pengajuan bantuan keuangan.

"Apa yang sudah kita sepakati tidak boleh dialihkan. Misalnya, jika yang disepakati adalah pembangunan jalan sepanjang lima kilometer, maka itulah yang harus dikerjakan. Tidak ada pengalihan program," tegasnya.

Menurut Sulaiman, kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini masih memungkinkan untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui program BKP.

Karena itu, ia berharap seluruh daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempercepat sinkronisasi data, menyelesaikan proses tender, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai target demi mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.*

(dh)

Pemprov Sumut Minta Daerah Percepat Tender BKP 2026, Peluang Dapat Dana Tahap II Lebih Besar

Transformasi Birokrasi Pemko Medan Tuai Pengakuan Nasional dari BKN RI

RI dan China Perkuat Kerja Sama Inovasi Industri di Forum BRICS, Fokus pada Teknologi dan Investasi Masa Depan

Verdana Kusuma Dilantik Jadi Lurah Parit Culum 1, Fokus Perbaiki Pelayanan dan Ketertiban

Razia Ilegal Berujung Kecelakaan Beruntun! 19 Petugas Dishub Palembang Kena Sanksi Berat

OTT Guncang Muratara, Pejabat BKPSDM Diduga Terlibat Pemerasan