Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
JAKARTA -Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengungkapkan bahwa Budi Gunawan sempat berkonsultasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum bergabung dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kabinet ini, Budi Gunawan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Puan menyampaikan hal ini saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. “Ya pastinya ada pembicaraan,” ungkapnya, menunjukkan bahwa komunikasi antara Budi Gunawan dan Megawati berjalan baik sebelum keputusan diambil. Ia menambahkan bahwa Megawati memberikan respons positif terhadap penunjukan Budi Gunawan sebagai Menko. “Positif,” tegas Puan.
Dalam konteks lebih luas, Puan memastikan bahwa meskipun tidak ada kader PDIP yang masuk ke dalam kabinet, partainya tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di parlemen. “PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan, dan kita akan mendukung melalui parlemen,” ujar Puan, menegaskan dukungan politik partainya.
Sebelumnya, Budi Gunawan yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah dipilih karena dianggap memiliki keahlian yang sesuai dengan posisi yang diembannya. “Pak BG (Budi Gunawan) masuk dalam profesional,” kata Puan saat menjelaskan kriteria pemilihan menteri di kabinet baru.
Dukungan Puan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa PDIP tetap berperan aktif dalam dinamika politik meskipun tidak memiliki representasi langsung dalam kabinet. Hal ini diharapkan dapat membantu stabilitas politik dan mendukung program-program pemerintah dalam membangun Indonesia ke depan.
Dengan dilantiknya Budi Gunawan dan kabinet baru, para pengamat politik menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan partai-partai politik, termasuk PDIP, akan menjadi kunci dalam mencapai berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan. Puan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan dan melakukan kontribusi positif bagi negara.
Sebagai tambahan, pernyataan Puan ini datang di tengah harapan masyarakat agar pemerintahan yang baru dapat membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dalam periode pemerintahan ini, dukungan politik dari partai-partai besar seperti PDIP diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa PDIP, meskipun tidak berada di dalam kabinet, akan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pemerintahan yang baru, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL