DPR Siapkan Pembentukan Komisi Setelah Kabinet Prabowo Resmi Diumumkan

JAKARTA –Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi-komisi di DPR RI, akan dilakukan setelah terbentuknya susunan kabinet Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10/2024).

“Setelah kita mendengarkan kabinet oleh Presiden Prabowo, kita akan teruskan dengan komisi dan AKD di DPR,” ujar Puan, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara struktur pemerintah dan lembaga legislatif.

Puan tidak memberikan rincian mengenai jumlah komisi yang akan dibentuk, namun menegaskan bahwa jumlah AKD di DPR akan disesuaikan dengan jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo. “Menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo,” tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menyepakati penambahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pada periode 2024-2029, jumlah komisi DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar pada Selasa (15/10/2024).

Dalam rapat tersebut, Puan yang memimpin acara menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi telah mengadakan pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2024. Hasil dari pertemuan tersebut adalah keputusan untuk menambah dua komisi baru. “Telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi, yaitu Komisi 1 sampai dengan Komisi 13,” terangnya.

Saat Puan meminta persetujuan dari peserta rapat untuk penambahan jumlah komisi, peserta dengan serentak menjawab, “Setuju.” Tanggapan positif ini menunjukkan dukungan anggota DPR terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan.

Dengan langkah ini, DPR RI berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif, terutama dalam mengawal dan mendukung agenda-agenda pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Penambahan komisi diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi representasi aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang akan datang.

(N/014)