Usulan Gaji Kepala Daerah Naik dari 20 Persen PAD, Guru Besar Unpad: Korupsi yang Dilegalkan?
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten semakin erat, terutama dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Rabu malam, 1 Juli 2026.
Menurut Bobby Nasution, selama ini berbagai rekomendasi yang dihasilkan APKASI umumnya disampaikan kepada pemerintah pusat.Baca Juga:
Namun, ia menilai pemerintah provinsi juga perlu menjadi bagian dari proses tersebut agar kebijakan yang lahir lebih selaras dengan kondisi masing-masing daerah.
"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.
Ia mengatakan pemerintah provinsi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten sehingga koordinasi yang baik akan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution juga mengusulkan agar kebijakan pajak kendaraan bermotor tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah.
Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sedangkan kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) sebaiknya memperoleh skema yang lebih proporsional.
Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan pemerataan distribusi kendaraan sekaligus meningkatkan potensi penerimaan opsen pajak di berbagai daerah.
Selain itu, Bobby Nasution mengumumkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada pemerintah kabupaten dan kota pada Juli 2026.
Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang akan menerima alokasi bantuan cukup besar.
Menurut Bobby, penyelenggaraan HUT APKASI di Deli Serdang juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Kehadiran ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dinilai mampu meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha kuliner.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APKASI yang memilih Deli Serdang sebagai tuan rumah HUT ke-26 APKASI.
Menurut Asri, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi terhadap arah pembangunan daerah sekaligus memperkuat kerja sama antarpemerintah kabupaten di Indonesia.
Ia mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, hingga pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi tersebut lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menjelaskan, rangkaian HUT APKASI tahun ini akan diisi dengan berbagai agenda strategis yang membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah, evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga promosi investasi daerah.
"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.
Melalui forum tersebut, APKASI juga mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk saling berbagi pengalaman serta menghadirkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan HUT ke-26 APKASI di Deli Serdang dihadiri lebih dari 200 bupati dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi pembuka rangkaian agenda nasional organisasi pemerintah kabupaten tersebut.* (ad)
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (P
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Komando Operasi (Koops) TNI Habema mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi jenazah pilot berkewarganegaraan Amerika Serika
PERISTIWA
JAKARTA Markas Besar (Mabes) TNI memberikan tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar meng
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait rekomendasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL