Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

BINJAI - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027.

Langkah ini dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan jalan provinsi serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat yang berlangsung di Kantor Wali Kota Binjai, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Perpres yang Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Kegiatan itu dihadiri Tim Reses DPRD Sumut yang dipimpin Ajie Karim bersama sejumlah anggota, di antaranya Edi Surahman, Johan Bangun, Abdul Khair, Fatimah, dan anggota lainnya.

Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Harahap, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut.

Kehadiran Tim OPD Pemprov Sumut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan program pembangunan sekaligus perencanaan anggaran tahun 2027.

Anggota DPRD Sumut, Fatimah, mengatakan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, hasil reses di Kota Binjai mencatat empat persoalan utama yang paling banyak disampaikan masyarakat, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan.

"Kami menyerap empat isu krusial di Binjai, yaitu lapangan pekerjaan, penanganan banjir, infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan. Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal," ujar Fatimah.

Selain menyampaikan hasil reses, Fatimah juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di Kota Binjai menunjukkan tren menurun sepanjang 2025 hingga 2026.

"Kami patut memberikan apresiasi kepada Pak Walikota dan jajaran. Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun pada tahun 2025 dan 2026. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Perpres yang Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Tak Hanya Soal Potongan 8 Persen, DPRD Sumut Siap Kawal Pembentukan UU Ojol

Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Kabar Baik! Lulusan SMA dan SMK Berpeluang Ikut Program Magang Nasional Bergaji UMP

Sulaiman Harahap: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak, Pengadaan Barang/Jasa Wajib Transparan

Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar