Ketika Sirkular Ekonomi, QRIS dan Dana Murah Bertemu Dalam Satu Skema
Oleh Agus SantosoKREDIT Mikro 8 dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan InklusifTerbitnya PerMenKo No. 7 Tahun 2026 tentang Kredit Pe
OPINI
MEDAN - Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Benny menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi, mulai dari penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen hingga dorongan agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.
Di hadapan massa aksi, Benny mengatakan pihaknya telah lebih dulu menyampaikan persoalan tersebut saat bertemu dengan DPR RI.Baca Juga:
Menurut dia, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan potongan aplikasi, tetapi juga mencakup layanan dari berbagai platform transportasi dan pengantaran daring.
"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny.
Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan yang dihadapi para pengemudi, masalah yang mereka hadapi ternyata lebih kompleks dibanding sekadar besaran potongan aplikasi.
Menurutnya, penerapan potongan 8 persen belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.
"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.
Selain persoalan tarif potongan aplikasi, Benny mengatakan DPRD Sumut akan mengawal aspirasi para pengemudi terkait pembentukan undang-undang yang mengatur profesi ojek online.
Menurutnya, regulasi tersebut penting agar para pengemudi memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam bekerja.
"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut.
Oleh Agus SantosoKREDIT Mikro 8 dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan InklusifTerbitnya PerMenKo No. 7 Tahun 2026 tentang Kredit Pe
OPINI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib, dan aktif
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan jajaran Pemerintah Kota Medan larut dalam suasana penuh kegembiraan saat mengikuti Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan Republ
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan kepedulian sosial dalam membangun Kota Medan
PEMERINTAHAN
KUPANG Presiden Prabowo Subianto batal meninjau langsung korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (22/8/2026).
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang masuk melalui jalur penerimaa
NASIONAL
BINJAI DPD Brigade Kartini AMPI Kota Binjai bersama DPD AMPI Kota Binjai menggelar Gebyar Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun M
NASIONAL
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan pria berinisial MA (32), warga Kecamatan Ulee Kareng, sebagai tersangka dalam kasus dugaan keker
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Semangat kemerdekaan Republik Indonesia akan kembali terasa meriah di Kabupaten Batu Bara. Dalam rangka memperingati Hari Ulan
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pe
EKONOMI