Tak Hanya Soal Potongan 8 Persen, DPRD Sumut Siap Kawal Pembentukan UU Ojol

MEDAN - Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Benny menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi, mulai dari penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen hingga dorongan agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.

Di hadapan massa aksi, Benny mengatakan pihaknya telah lebih dulu menyampaikan persoalan tersebut saat bertemu dengan DPR RI.

Baca Juga:

• Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Menurut dia, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan potongan aplikasi, tetapi juga mencakup layanan dari berbagai platform transportasi dan pengantaran daring.

"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny.

Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan yang dihadapi para pengemudi, masalah yang mereka hadapi ternyata lebih kompleks dibanding sekadar besaran potongan aplikasi.

Menurutnya, penerapan potongan 8 persen belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.

"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.

Selain persoalan tarif potongan aplikasi, Benny mengatakan DPRD Sumut akan mengawal aspirasi para pengemudi terkait pembentukan undang-undang yang mengatur profesi ojek online.

Menurutnya, regulasi tersebut penting agar para pengemudi memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam bekerja.

"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut.

Mereka membawa tujuh tuntutan, salah satunya meminta pemerintah memastikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen benar-benar diterapkan kepada seluruh perusahaan aplikasi.

Dalam orasinya, massa menyebut kebijakan yang diumumkan pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap penghasilan para pengemudi.

"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator.

Massa juga menilai aturan tersebut hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sedangkan layanan pengantaran makanan dan barang masih dikenai potongan yang dinilai besar.

"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.

Para pengemudi juga meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan perusahaan aplikasi besar.

Mereka menegaskan bahwa pengemudi dari berbagai platform juga menghadapi persoalan serupa.

"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.* (d/ad)

Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Sulaiman Harahap: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak, Pengadaan Barang/Jasa Wajib Transparan

Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Meski Dilarang, Paviliun Pemko Pematangsiantar Promosikan Rokok Produksi PT STTC

Sumut Raih Penghargaan Adinata Syariah 2026, Bobby Nasution: Bukti Kontribusi untuk Ekonomi Nasional

Lebih Parah dari Langkat? DPRD-Palas Ungkap Dugaan Skandal Fee Proyek dan Pungli Jabatan di Padang Lawas