Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
MUARASABAK– Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi. Namun, Fraksi PAN juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Fraksi PAN menilai keberhasilan meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Baca Juga:
Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada capaian opini WTP, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi PAN menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar. Menurut fraksi tersebut, tingginya SILPA menunjukkan masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kegiatan yang belum terlaksana maupun akibat keterlambatan dalam pelaksanaan program.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memperkuat pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Fraksi PAN mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyumbang SILPA terbesar, di antaranya Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Fraksi PAN berharap OPD terkait dapat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.
Di akhir pandangannya, Fraksi PAN juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagai upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL