Ratusan Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut, Nilai Perpres 27/2026 Belum Menyejahterakan Driver
MEDAN Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026). Dalam aksi ters
PERISTIWA
MUARASABAK– Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi. Namun, Fraksi PAN juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Fraksi PAN menilai keberhasilan meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Baca Juga:
Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada capaian opini WTP, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi PAN menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar. Menurut fraksi tersebut, tingginya SILPA menunjukkan masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kegiatan yang belum terlaksana maupun akibat keterlambatan dalam pelaksanaan program.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memperkuat pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Fraksi PAN mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyumbang SILPA terbesar, di antaranya Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Fraksi PAN berharap OPD terkait dapat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.
Di akhir pandangannya, Fraksi PAN juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagai upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)
MEDAN Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026). Dalam aksi ters
PERISTIWA
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastrukt
PEMERINTAHAN
MEDAN Ibu terdakwa kasus tawuran Belawan, Fatmawati, memohon perhatian Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan pihak terkait agar anaknya,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan praperadila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai sa
NASIONAL
MEDAN Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di
NASIONAL
MEDAN Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Se
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyiapkan tiga langkah strategis untuk mencegah nelayan melintasi batas wilayah pera
PEMERINTAHAN
JAKARTA Usulan agar Program Magang Nasional diperluas bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencuat
PENDIDIKAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan proses pengadaan barang dan jasa pemer
PEMERINTAHAN