Kejagung Ungkap Kerugian Negara Rp863 Miliar dalam Kasus Motor Listrik Program MBG
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Benny menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi, mulai dari penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen hingga dorongan agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.
Di hadapan massa aksi, Benny mengatakan pihaknya telah lebih dulu menyampaikan persoalan tersebut saat bertemu dengan DPR RI.Baca Juga:
Menurut dia, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan potongan aplikasi, tetapi juga mencakup layanan dari berbagai platform transportasi dan pengantaran daring.
"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny.
Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan yang dihadapi para pengemudi, masalah yang mereka hadapi ternyata lebih kompleks dibanding sekadar besaran potongan aplikasi.
Menurutnya, penerapan potongan 8 persen belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.
"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.
Selain persoalan tarif potongan aplikasi, Benny mengatakan DPRD Sumut akan mengawal aspirasi para pengemudi terkait pembentukan undang-undang yang mengatur profesi ojek online.
Menurutnya, regulasi tersebut penting agar para pengemudi memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam bekerja.
"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL
BINJAI Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 goni beras kepada wa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel untuk mengamankan pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahun 2026
NASIONAL
BANDA ACEH Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi S
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalu
NASIONAL
JAKARTA Asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidika
POLITIK