Menhan Sjafrie Tegaskan: Status Siaga Satu TNI Bukan Ancaman, Masyarakat Tak Perlu Khawatir
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali mengambil langkah hukum setelah putusan banding yang memperberat hukumannya. Ia telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara atas kasus pemerasan.
Latar Belakang KasusSYL sebelumnya dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat karena memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian. Ia dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 12 e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan awal, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Selain itu, SYL juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu.
Namun, setelah mengajukan banding, hukuman SYL diperberat oleh Pengadilan Tinggi menjadi 12 tahun penjara, dengan denda yang juga meningkat menjadi Rp 500 juta. Hakim menyebutkan bahwa total kerugian akibat pemerasan mencapai Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu, dengan uang yang dinikmati SYL dan keluarganya sebesar Rp 14,1 miliar.
Permohonan KasasiSetelah menghadapi keputusan yang lebih berat, SYL dan dua mantan anak buahnya, Kasdi Subagyono dan M Hatta, telah mengajukan kasasi. Status perkara mereka telah tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Status perkara, permohonan kasasi,” ungkap pengacara SYL saat dihubungi, Senin (14/10/2024). Pengajuan ini mencerminkan upaya SYL untuk membela diri meskipun telah menghadapi vonis berat.
Reaksi PublikKekalahan hukum SYL dan upaya kasasi yang diajukan menarik perhatian publik dan media. Banyak pihak mempertanyakan langkah SYL untuk melawan vonis yang dianggap final. Ada yang mendukung langkahnya, sementara lainnya mempertanyakan keteguhan sikapnya setelah sebelumnya sudah divonis bersalah.
Kekhawatiran mengenai dampak kasus ini terhadap citra Kementerian Pertanian dan pemerintahan secara keseluruhan juga menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Banyak yang berharap bahwa penegakan hukum bisa berjalan secara transparan dan adil.
(N/014)
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam misi International Stabiliz
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu&039ti menegaskan akan mengaktifkan kembali kegiatan menulis tangan di sekolah s
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan keagamaan, Kapolda Aceh Irjen Pol
NASIONAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fenomena hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah kini dinilai bukan sekadar persepsi publik, melainkan gejala nyata dalam praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di ke
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat komitmen menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Hukum menggelar kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Komisi XIII DPR RI di Graha Pengayoman, Rabu (11/
NASIONAL