Menhan Sjafrie Tegaskan: Status Siaga Satu TNI Bukan Ancaman, Masyarakat Tak Perlu Khawatir
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyetujui Letjen (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2024. Pengesahan ini dilakukan sebagai langkah untuk menggantikan Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengapresiasi kinerja Budi Gunawan selama masa jabatannya. Dalam rapat yang dihadiri oleh para pimpinan DPR, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Rapat ini merupakan bagian dari agenda untuk memberikan pertimbangan atas pengangkatan Kepala BIN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Berdasarkan proses sebelumnya, tim DPR yang terdiri dari pimpinan DPR dan fraksi-fraksi telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra pada 16 Oktober. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, layak untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Sufmi Dasco, dalam laporannya, menyatakan bahwa keputusan tim DPR dilaporkan dalam rapat paripurna yang sama.
Puan kemudian meminta persetujuan anggota DPR untuk laporan tersebut, yang disambut dengan seruan “Setuju!” dari para anggota dewan. Herindra pun berdiri saat namanya dipanggil setelah pengesahan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Dalam kesempatan yang sama, Puan mengucapkan selamat kepada Herindra dan memberikan pesan agar ia dapat menjalankan fungsi intelijen negara dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Puan juga menyampaikan apresiasi kepada Budi Gunawan atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Pimpinan dan Anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan atas dedikasinya dalam membangun profesionalitas intelijen negara,” ungkap Puan.
Pertimbangan dari DPR ini diambil setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden terkait permohonan pengangkatan Kepala BIN. Dalam surat tersebut, hanya terdapat satu nama yang diajukan untuk menggantikan Budi Gunawan, yaitu Muhammad Herindra.
Nantinya, Herindra dijadwalkan akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Puan menjelaskan bahwa hasil keputusan DPR mengenai pergantian KaBIN akan disampaikan kepada pemerintah, dan pelantikan akan diserahkan kepada pemerintah untuk penjadwalan.
“Setelah disetujui, kami akan berkirim surat kepada presiden terkait dengan persetujuan ini. Terkait pelantikan, tentu saja kami serahkan kepada pemerintah kapan akan dilantiknya,” pungkas Puan.
Dengan pengesahan ini, harapan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Intelijen Negara ke depan diharapkan dapat terwujud di bawah kepemimpinan Muhammad Herindra.
(N/014)
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam misi International Stabiliz
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu&039ti menegaskan akan mengaktifkan kembali kegiatan menulis tangan di sekolah s
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan keagamaan, Kapolda Aceh Irjen Pol
NASIONAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fenomena hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah kini dinilai bukan sekadar persepsi publik, melainkan gejala nyata dalam praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di ke
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat komitmen menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Hukum menggelar kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Komisi XIII DPR RI di Graha Pengayoman, Rabu (11/
NASIONAL