Wali Kota Padangsidimpuan Kunjungi BGN Perkuat Program MBG, Fokus Tekan Angka Stunting
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, melakukan kunjungan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jak
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG -Insiden mengejutkan terjadi di teras depan Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Deliserdang ketika Kepala Inspektorat, Edwin Nasution, secara tiba-tiba menyerang wartawan yang sedang meliput. Edwin diketahui memukul dan berusaha merampas kamera wartawan MNC TV yang sedang melakukan peliputan terkait pemeriksaan salah seorang ASN oleh Bawaslu Deliserdang.
Kejadian ini berawal ketika sejumlah wartawan dari media cetak dan elektronik mendatangi kantor Inspektorat untuk mencari informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan seorang ASN dari dinas tersebut. ASN tersebut dituduh melakukan kampanye untuk calon Bupati nomor urut 02 saat membagikan bantuan sosial kepada warga.
Amir, salah satu wartawan yang menyaksikan aksi tersebut, mengungkapkan bahwa Edwin menunjukkan perilaku arogan saat mendapati mereka melakukan peliputan. “Dia emosi sekali sampai menyerang saya dan merampas kamera (HP). Kami di sini mau meliput dan mewawancarainya terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah seorang ASN inspektorat,” ujar Amir.
Sebelum kejadian tersebut, wartawan telah mengajukan pertanyaan terkait dugaan pelanggaran, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Inspektorat untuk memberikan klarifikasi. Namun, reaksi Edwin justru menjadi semakin agresif. “Ngapain kau rekam-rekam aku, permisi dulu kau kalau mau rekam-rekam,” teriak Edwin sambil memukul kamera dan mencoba merampasnya.
Aksi Edwin memicu ketegangan di lokasi, dan beberapa wartawan lainnya berusaha melerai. “Hampir terjadi baku hantam antara kami dengan dia,” tambah Amir. Sejumlah pegawai Dinas Inspektorat kemudian membawa Edwin masuk ke dalam ruangan untuk meredakan situasi.
Kejadian ini tidak hanya menunjukkan ketidakprofesionalan dari seorang pejabat publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan Inspektorat dalam proses politik lokal. “Aksi arogan Kepala Inspektorat ini menunjukkan bahwa ada dugaan keterlibatan mereka dalam pilkada,” kata Amir menambahkan.
Hingga berita ini diturunkan, para wartawan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Bawaslu terkait oknum ASN tersebut, yang dilaporkan telah beberapa kali mangkir dari panggilan untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Insiden ini memicu sorotan publik terhadap integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, serta menyoroti pentingnya perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas mereka.
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, melakukan kunjungan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jak
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah mulai memanfaatkan berbagai inovasi teknologi dari perguruan tinggi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Rapat Paripurna DPR RI ke16 masa sidang IV 20252026 pada Kamis (12/3/2026), menetapkan tiga Rancangan UndangUndang (RUU) menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terbaru pemulihan wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera set
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers
NASIONAL
JAKARTA DPR RI mengesahkan lima calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Komple
EKONOMI