Pemko Medan Perkuat Statistik Sektoral, Zakiyuddin: Data Berkualitas Jadi Dasar Kebijakan Publik

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan yang berbasis data.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat membuka penilaian wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Tim Penilai Badan (TPB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo yang digelar secara virtual, Kamis (17/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, jajaran perangkat daerah, Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, serta tim pembina statistik sektoral BPS Medan.

Dalam sambutannya, Zakiyuddin mengapresiasi BPS, khususnya Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, yang telah melaksanakan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Medan.

Menurutnya, EPSS bukan sekadar proses penilaian, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola data pemerintah sekaligus membangun ekosistem statistik nasional yang semakin berkualitas.

"EPSS bukan hanya mengukur kepatuhan terhadap regulasi statistik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas data statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik," kata Zakiyuddin.

Zakiyuddin menjelaskan, penyelenggaraan statistik sektoral merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Medan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Medan, yang mengintegrasikan data dari seluruh perangkat daerah agar lebih akurat, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai wali data terus melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Selain itu, seluruh kepala OPD juga telah menandatangani Pakta Integritas Data Driven Leadership pada November tahun lalu sebagai bentuk komitmen menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif.

Zakiyuddin mengungkapkan, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan meningkat dari 2,20 dengan kategori "cukup" pada 2023 menjadi 2,94 dengan kategori "baik" pada 2024.

Capaian tersebut menjadikan Kota Medan sebagai daerah dengan nilai IPS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Diskominfo Medan sebagai wali data, Bappeda sebagai Ketua Forum Satu Data Kota Medan, serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS tahun ini.

Dalam proses evaluasi, Dinas Kesehatan Kota Medan mempresentasikan Profil Kesehatan Tahun 2024, sedangkan DP3APMP2KB Kota Medan menampilkan Profil Gender Tahun 2025 sebagai produk kompilasi statistik sektoral.

Menutup sambutannya, Zakiyuddin mengajak seluruh perangkat daerah terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem statistik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur data yang modern akan menjadi salah satu kunci mewujudkan Kota Medan sebagai smart city berbasis data.

Ia berharap peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik dapat terus dipertahankan sehingga seluruh kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia menjelaskan bahwa EPSS merupakan instrumen yang digunakan BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun evaluasi pembangunan.

Menurut Hafsyah, hasil utama EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) memiliki arti strategis karena tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembinaan statistik oleh BPS, tetapi juga menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah memberikan informasi secara objektif selama proses penilaian berlangsung.

"Keberhasilan EPSS bukan hanya menjadi keberhasilan BPS atau Dinas Kominfo sebagai wali data, tetapi merupakan keberhasilan seluruh Pemko Medan dalam membangun ekosistem data yang kuat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Dengan penguatan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Kota Medan, Pemerintah Kota Medan berharap setiap kebijakan pembangunan ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (ad)

Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

Pemkab Simalungun Perkuat Perlindungan Perempuan, Targetkan Nol Kasus Kekerasan hingga Tingkat Nagori

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Dorong Pertanian Modern, Serahkan Alsintan dan Panen Raya Bawang Merah di Bah Bolon

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Kucurkan Anggaran Infrastruktur di Dolok Masagal, Warga Dapat Layanan Publik Terpadu

Pemkab Simalungun Siapkan Upacara HUT ke-81 RI, Serbelawan Dolok Batu Nanggar Dipilih Jadi Lokasi Peringatan

Ada Dugaan BBM Berkurang Saat Pengiriman ke SPBU, Ini Alasan Polda Sumut Belum Ambil Langkah Hukum