Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara belum juga berakhir.
Hingga Jumat (17/7/2026), antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara distribusi BBM belum sepenuhnya kembali normal.
Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya kecurangan dalam proses distribusi BBM dari depot Pertamina menuju SPBU.Baca Juga:
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengaku telah menerima informasi terkait dugaan tersebut, namun belum mengambil langkah hukum karena belum adanya laporan resmi dari pihak terkait.
Karo Ops Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, pihak kepolisian masih menunggu laporan dari Pertamina maupun pemilik SPBU untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM.
"Belum ada laporan. Tapi kalau pemiliknya tidak lapor, kita tidak bisa. Karena yang tahu dia kurang berapa, ini berapa kan harus ada pengukuran T1, T2-nya," kata Dwi, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, jika nantinya ditemukan indikasi pidana, penanganan kasus akan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.
"Itu tugas Krimsus. Jadi laporan dulu dari pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak, hanya dia tidak lapor, kita tidak bisa," ujarnya.
Sebelumnya, Polda Sumut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sejumlah instansi terkait untuk mencari penyebab kelangkaan BBM.
Dari hasil koordinasi tersebut, polisi mendapatkan informasi mengenai adanya beberapa persoalan, mulai dari pemberhentian sejumlah awak mobil tangki hingga dugaan penyusutan jumlah BBM saat proses pengiriman.
Kombes Dwi Tunggal Jaladri menyebut, pihak SPBU sebelumnya mengeluhkan adanya perbedaan jumlah BBM antara saat dikirim dari depot Pertamina dan ketika tiba di SPBU.
"Hasil daripada rapat koordinasi yang pertama itu ada pemutusan hubungan kerja dari Pertamina terutama untuk awak muatan transportir," kata Dwi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK