Ada Dugaan BBM Berkurang Saat Pengiriman ke SPBU, Ini Alasan Polda Sumut Belum Ambil Langkah Hukum

MEDAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara belum juga berakhir.

Hingga Jumat (17/7/2026), antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara distribusi BBM belum sepenuhnya kembali normal.

Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya kecurangan dalam proses distribusi BBM dari depot Pertamina menuju SPBU.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Ingatkan Elite PDIP Sumut: Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan Partai

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengaku telah menerima informasi terkait dugaan tersebut, namun belum mengambil langkah hukum karena belum adanya laporan resmi dari pihak terkait.

Karo Ops Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, pihak kepolisian masih menunggu laporan dari Pertamina maupun pemilik SPBU untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM.

"Belum ada laporan. Tapi kalau pemiliknya tidak lapor, kita tidak bisa. Karena yang tahu dia kurang berapa, ini berapa kan harus ada pengukuran T1, T2-nya," kata Dwi, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, jika nantinya ditemukan indikasi pidana, penanganan kasus akan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

"Itu tugas Krimsus. Jadi laporan dulu dari pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak, hanya dia tidak lapor, kita tidak bisa," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sejumlah instansi terkait untuk mencari penyebab kelangkaan BBM.

Dari hasil koordinasi tersebut, polisi mendapatkan informasi mengenai adanya beberapa persoalan, mulai dari pemberhentian sejumlah awak mobil tangki hingga dugaan penyusutan jumlah BBM saat proses pengiriman.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menyebut, pihak SPBU sebelumnya mengeluhkan adanya perbedaan jumlah BBM antara saat dikirim dari depot Pertamina dan ketika tiba di SPBU.

"Hasil daripada rapat koordinasi yang pertama itu ada pemutusan hubungan kerja dari Pertamina terutama untuk awak muatan transportir," kata Dwi.

Ia menjelaskan, terdapat laporan mengenai keterlambatan pengiriman BBM yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu dua jam, namun dalam praktiknya bisa mencapai dua setengah jam.

Selain itu, terdapat dugaan penyusutan jumlah BBM berdasarkan pengukuran antara titik awal pengiriman dan saat sampai di SPBU.

Dugaan penyimpangan distribusi BBM bukan kali pertama terjadi di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Polrestabes Medan mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi di salah satu SPBU Jalan Gajah Mada, Kota Medan.

Dalam kasus tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memasukkan BBM subsidi jenis Bio Solar ke tangki yang seharusnya berisi Dexlite.

Selain itu, polisi juga pernah melakukan penyegelan terhadap SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Medan, karena ditemukan dugaan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite dengan bensin ilegal.

Di tengah polemik kelangkaan BBM, seorang awak mobil tangki (AMT) atau sopir truk tangki Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap dugaan adanya persoalan internal dalam distribusi BBM.

Ia membantah adanya informasi bahwa para sopir melakukan mogok kerja massal.

"AMT ready semua ya. Nggak ada itu yang katanya mogok kerja. Bahkan sampai perbantuan dari Aceh sana, AMT dipanggil. Sampai sana dipanggil kemari. Pergi kemari pun bukan kerja. Nggak ada. Duduk-duduk di kantin aja kadang," ujarnya.

Menurutnya, kelangkaan BBM bukan karena stok yang tidak tersedia, melainkan karena adanya pembatasan pengiriman ke sejumlah SPBU.

"SPBU minta BBM Pertalite 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Dijatah sama Pertamina. Ibaratnya kalau kelen mau minyak, kelen beli BBM Pertamax. Jadi Pertamax dibeli masyarakat mau nggak mau, walaupun mahal," ungkapnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dari seorang sopir tangki dan belum mendapat pembuktian maupun konfirmasi resmi dari pihak Pertamina.

Kelangkaan BBM turut berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan.

Sejumlah pengemudi becak motor dan ojek online mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Roy, seorang penarik becak motor, mengatakan antrean panjang membuat aktivitasnya terganggu.

"4 jam aku ngantri itu sudah motong-motong. Sudah seminggu seperti ini kesulitan dapat BBM," keluh Roy.

Hal serupa disampaikan Rudi Hartono. Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan distribusi agar masyarakat kecil tidak semakin terdampak.

"Aku sudah 2 jam belum dapat giliran juga masih ngantri. Tolong sama pemerintah di normalkan lagi karena posisinya kami ini mau cari makan. Mau ngantar dan jemput anak sekolah (sewa) pun susah," katanya.

Sementara itu, Ramadhan, seorang pengemudi ojek online, mengaku harus menunggu sekitar tiga jam untuk mendapatkan Pertalite.

"Jantungan juga kalau sudah dekat gini karena takut kehabisan. Sudah 3 jam mengantri aku bang. Kita ojol sekarang ini matikan aplikasi karena takut customer kelamaan menunggu," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat keamanan masih berupaya memulihkan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat Sumatera Utara kembali terpenuhi.* (tm/ad)

Japorman Saragih Ingatkan Elite PDIP Sumut: Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan Partai

Dana Desa Dipakai untuk Biayai Selingkuhan, Eks Kades di Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Mengenal TB Simatupang, Jenderal Intelektual Asal Sumatera Utara yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Medan

TNI Jadi Sopir Truk BBM di Sumut, Istana Buka Suara

Wagub Sumut Surya Ajak Prancis Perkuat Kerja Sama Investasi, Pendidikan, hingga Energi Terbarukan

DWP Kominfo Sumut Ajak Masyarakat Kunjungi PRSU 2026, Sebut UMKM dan Paviliun Daerah Semakin Berkualitas