Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Ia menjelaskan, terdapat laporan mengenai keterlambatan pengiriman BBM yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu dua jam, namun dalam praktiknya bisa mencapai dua setengah jam.
Selain itu, terdapat dugaan penyusutan jumlah BBM berdasarkan pengukuran antara titik awal pengiriman dan saat sampai di SPBU.
Dugaan penyimpangan distribusi BBM bukan kali pertama terjadi di Sumatera Utara.
Sebelumnya, Polrestabes Medan mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi di salah satu SPBU Jalan Gajah Mada, Kota Medan.
Dalam kasus tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memasukkan BBM subsidi jenis Bio Solar ke tangki yang seharusnya berisi Dexlite.
Selain itu, polisi juga pernah melakukan penyegelan terhadap SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Medan, karena ditemukan dugaan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite dengan bensin ilegal.
Di tengah polemik kelangkaan BBM, seorang awak mobil tangki (AMT) atau sopir truk tangki Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap dugaan adanya persoalan internal dalam distribusi BBM.
Ia membantah adanya informasi bahwa para sopir melakukan mogok kerja massal.
"AMT ready semua ya. Nggak ada itu yang katanya mogok kerja. Bahkan sampai perbantuan dari Aceh sana, AMT dipanggil. Sampai sana dipanggil kemari. Pergi kemari pun bukan kerja. Nggak ada. Duduk-duduk di kantin aja kadang," ujarnya.
Menurutnya, kelangkaan BBM bukan karena stok yang tidak tersedia, melainkan karena adanya pembatasan pengiriman ke sejumlah SPBU.
"SPBU minta BBM Pertalite 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Dijatah sama Pertamina. Ibaratnya kalau kelen mau minyak, kelen beli BBM Pertamax. Jadi Pertamax dibeli masyarakat mau nggak mau, walaupun mahal," ungkapnya.
Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dari seorang sopir tangki dan belum mendapat pembuktian maupun konfirmasi resmi dari pihak Pertamina.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK