Pemko Tanjungbalai Gandeng BPPMHKP Perkuat Sertifikasi Mutu Perikanan, Bidik Pasar Ekspor

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan dalam mengoptimalkan layanan sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung Program Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, Bank Indonesia, BPOM, Bea Cukai Teluk Nibung, perbankan, dinas terkait, akademisi, pelaku usaha, UMKM, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga:

• Gerak Cepat Pemprov Sumut, Tiga Daerah Jadi Prioritas Penghapusan Pasung ODGJ

Kepala Stasiun BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan standar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan serta perikanan.

"Kami ingin memastikan standar pelayanan yang diberikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Aan.

Menurutnya, Badan Mutu KKP memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan maupun perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Aan menegaskan seluruh layanan sertifikasi mutu perikanan yang diberikan BPPMHKP tidak dipungut biaya atau gratis. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk perikanan nasional sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

"Sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan, KKP melalui Badan Mutu saat ini memiliki sembilan layanan sertifikasi mutu yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan tanpa biaya.

Selain layanan sertifikasi, BPPMHKP juga akan terus memberikan pendampingan melalui seminar, pelatihan, hingga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Aan menambahkan, KKP saat ini tengah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Karena itu, dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar program tersebut berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut.

Gerak Cepat Pemprov Sumut, Tiga Daerah Jadi Prioritas Penghapusan Pasung ODGJ

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Penerbitan PKKPR PT MUD di Tebo, Nama Bupati dan Gubernur Jambi Ikut Terseret

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor TKD, Bobby Nasution Minta Dana Transfer Percepat Pemulihan Pascabencana

Kabar Baik untuk Nelayan! Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Kapal 30-200 GT, Turun Jadi Rp15.000 per Liter

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Beri Orasi Ilmiah di Yudisium Fakultas Pertanian UNA 2026, Dorong Lulusan Siap Hadapi Dunia Kerja

Wali Kota Tanjungbalai Beri Semangat Kontingen Kwarcab di JAMDASU XI 2026, Dorong Generasi Muda Berkarakter