Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menargetkan Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menjadi wilayah bebas pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan pasien sekaligus menghapus praktik pemasungan yang masih ditemukan di masyarakat.
Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Sumut, Sri Suriani Purnamawati, mengatakan tim akan mulai turun ke tiga daerah tersebut pada pekan ini untuk mengevakuasi ODGJ yang masih dipasung oleh keluarganya.
"Minggu ini kita coba untuk turun ke daerah mengatasi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ yang dipasung pihak keluarganya. Selama ini mereka dipasung supaya tidak mengganggu, tidak meresahkan masyarakat, padahal itu dilarang dan tidak dibenarkan," kata Sri saat konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/7/2026).Baca Juga:
Sri menjelaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan layanan transportasi khusus untuk menjemput pasien menuju RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem. Setelah menjalani perawatan, pasien akan mengikuti program rehabilitasi psikososial atau daycare guna membangun kemandirian.
Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan RSU Haji Medan serta sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota.
"Rehabilitasi psikososial itu penting untuk ODGJ karena bertujuan membentuk kebiasaannya setiap hari melakukan aktivitas. Ini menjadi strategi untuk kemandirian pasien, sehingga pagi diantar ke rumah sakit dan sore dijemput keluarganya," ujarnya.
Menurut Sri, layanan antar-jemput menjadi tantangan tersendiri karena pasien ODGJ tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum, sedangkan penggunaan ambulans dikenakan retribusi.
Untuk mengatasi kendala itu, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna menghimpun zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pengadaan kendaraan operasional.
"Kerja sama ini membuat program daycare lebih masif. Masyarakat merasa nyaman jika keluarganya yang ODGJ dijemput dan diantar kembali. Saat ini masih satu mobil, kita terus membuka donasi agar armada transportasi bisa bertambah," katanya.
Selama mengikuti program daycare, pasien mendapat berbagai kegiatan, mulai dari pembinaan kerohanian, pengajian, melukis, hingga pelatihan keterampilan seperti membuat sabun cuci piring, eco enzyme, karbol, budidaya sayuran, maggot, hingga peternakan ayam petelur.
Menurut Sri, seluruh aktivitas tersebut bertujuan membangun kebiasaan positif agar pasien mampu kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.
"Stigma selama ini bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak benar. Gangguan jiwa tidak mengubah dan tidak mengurangi kecerdasan. Sifat agresif dan halusinasinya bisa ditekan dengan obat-obatan sehingga mereka tetap bisa beraktivitas kembali," jelasnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK