Ia mendorong seluruh daerah terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan program PKK.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Bimtek merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pengurus dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan keluarga.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Karena itu, seluruh pengurus perlu terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemampuan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan kebijakan pemerintah.
"Bimbingan Teknis ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk memperluas wawasan, memperkuat koordinasi, serta menyamakan persepsi dalam menjalankan program-program PKK," ujarnya.
Darmawati berharap seluruh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan di Kabupaten Simalungun agar program PKK semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan TP PKK Kabupaten Simalungun akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan keluarga, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Bimtek ini, TP PKK Kabupaten Simalungun diharapkan semakin siap menghadapi tantangan di lapangan dengan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, inovatif, dan adaptif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Simalungun.* (ad)
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PK
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) setelah menerima kunj
KESEHATAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memi
PEMERINTAHAN
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavens
PERISTIWA
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
