Prof. OK Saidin: Saatnya MABMI Satukan Kekuatan Puak Melayu Bangun Ekonomi dan Pendidikan
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mencatat perkembangan positif dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi. Hingga Juli 2026, pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak telah mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini mulai memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Dalam rapat yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak, Nasir mengungkapkan pembangunan Huntara hampir rampung.Baca Juga:
"Dari target 20.797 unit Huntara, sebanyak 20.715 unit telah selesai dibangun atau mencapai sekitar 99 persen," ujar Nasir.
Menurutnya, setelah penyelesaian Huntara, Pemerintah Aceh kini mengalihkan fokus pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana.
Saat ini, realisasi pembangunan Huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Selain sektor perumahan, Nasir menyebut pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah difungsikan secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah sudah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di sisi pendanaan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik di lapangan.
Nasir juga mengungkapkan hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai sekitar Rp5 triliun.
"Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai sekitar Rp2,07 triliun atau 41,48 persen dari total kebutuhan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, salah satunya penguatan anggaran kementerian/lembaga guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, hingga jalur distribusi barang dan jasa.
Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Nasir juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian dan lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat segera diselesaikan.
"Pemerintah Aceh berkomitmen terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.* (dh)
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN
PENAJAM PASER UTARA Kabar duka datang dari lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi
PERISTIWA