Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal sekaligus mendukung program revitalisasi rumah sakit dari pemerintah pusat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan proses peralihan diharapkan dapat segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan tidak terhambat.
"Semakin cepat selesai semakin baik, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan," ujar Mualem, Rabu (29/7/2026).Baca Juga:
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun untuk segera mempertemukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Kementerian Kesehatan guna membahas mekanisme pengalihan aset tersebut.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan secara daring.
Sekda Aceh M Nasir Syamaun menjelaskan persoalan peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, saat ini penyelesaiannya menjadi semakin penting karena berkaitan dengan program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan yang digagas Presiden Prabowo.
Menurutnya, program tersebut hanya dialokasikan untuk satu rumah sakit daerah di setiap wilayah. Sementara Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Cut Meutia yang berada di Kota Lhokseumawe dan RSUD dr. Muchtar Hasbi di Lhoksukon.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penyaluran bantuan apabila status kepemilikan RSUD Cut Meutia tidak segera diselesaikan.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, menyarankan agar RSUD Cut Meutia dialihkan menjadi milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, baik Aceh Utara maupun Lhokseumawe sama-sama memiliki rumah sakit daerah yang dapat memperoleh dukungan program dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menawarkan skema kompensasi berupa pengembangan RSUD dr. Muchtar Hasbi, termasuk peningkatan fasilitas dan akreditasinya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada prinsipnya tidak menolak rencana tersebut. Namun, Asisten II Setdakab Aceh Utara, M Nasir, berharap revitalisasi RSUD dr. Muchtar Hasbi dapat direalisasikan terlebih dahulu sebelum proses penyerahan RSUD Cut Meutia dilakukan.
Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Lhokseumawe menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang hingga kini belum memiliki rumah sakit umum daerah.
Ia berharap momentum program revitalisasi pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses peralihan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Di akhir rapat, Sekda Aceh menyatakan skema kompensasi untuk Aceh Utara masih akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait agar proses peralihan dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi hak masing-masing daerah.* (dh)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN